Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur SaPto Edy mendesak KPK mengungkap penyuap dalam kasus pemilihan DGS BI Miranda Goeltoem. Tindakan KPK memenjarakan 19 polisi Senayan dinilai sebagai pijakan awal untuk mengungkap dalang penyuapan ini.
"Menurut saya memenjarakan 19 politisi ini bukan merupakan prestasi. KPK harus mengungkap siapa penyuapnya yang menjadi dalangnya," ujar Tjatur kepada detikcom, Minggu (30/1/2011).
Tjatur menuturkan, KPK terkesan lambat mengusut kasus ini. Pengusutan kasus ini terkesan berputar-putar dan belum juga ditemukan dalang dibalik penyuapan wakil rakyat untuk posisi DGSBI ini.
"Kalau hukum itu harus timbal balik. Mana mungkin yang disuap ditangkap tapi penyuapnya tidak. Mana mungkin kasus hukum bisa bertepuk sebelah tangan?" kritik Tjatur.
Tjatur berharap KPK mulai mengungkap kasus besar. Kasus pemilihan DGS BI ini dianggapnya sebagai langkah awal kinerja KPK setelah melepaskan diri dari kekangan kasus Bibit-Chandra.
"KPK harus mengusut kasus yang lebih besar. Kasus ini bukan apa-apa karena tidak menyangkut kerugian negara yang besar. Ke depan kasus seperti ini cukup diselesaikan Kejaksaan atau Polres saja," tandasnya.
Minggu, 30 Januari 2011
19 Politisi Ditahan, DPR Seharusnya Dukung KPK Usut Kasus Korupsi
DPR semestinya mendukung KPK dalam menahan 19 politisi terkait kasus dugaan korupsi. Tidak sepantasnya para politisi Senayan malah seperti kebakaran jenggot dan menyerang balik KPK. Biarkan proses hukum berjalan.
"Kalau kita melihat proses hukum itu sebagai perang politik tidak akan selesai. DPR Harus melihat siapapun yang terlibat korupsi harus ditahan, jangan melihatnya ini teman atau lawan," kata pengamat politik Anis Baswedan di sela-sela Simposium Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (30/1/2011).
Anies melihat, saat ini yang menarik, di DPR seperti muncul dua blok. Nah, dua blok ini bertarung, mempengaruhi satu sama lain. "Satu blok ingin menuntaskan pemberantasan korupsi dan satu blok lagi status quo," tambahnya.
Anies melihat, saat ini KPK dalam posisi yang cukup berat. KPK selalu dirintangi oleh para politisi yang tidak ingin kepentingan mereka diganggu gugat.
"Kalau KPK, dia itu berperang. Jadi bukan jumlahnya koruptor yang ditangkap jadi prestasi, tapi malah mendapat serangan balik dari mereka yang status quo," tutupnya.
Diketahui 19 politisi ditahan KPK pada Jumat (28/1) terkait kasus pemilihan DGS BI. Mereka ditahan di sejumlah lokasi antara lain Rutan Cipinang, Rutan Salemba, dan Polda Metro Jaya. Politisi yang ditahan itu antara lain Paskah Suzetta dan Panda Nababan.
"Kalau kita melihat proses hukum itu sebagai perang politik tidak akan selesai. DPR Harus melihat siapapun yang terlibat korupsi harus ditahan, jangan melihatnya ini teman atau lawan," kata pengamat politik Anis Baswedan di sela-sela Simposium Nasdem di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (30/1/2011).
Anies melihat, saat ini yang menarik, di DPR seperti muncul dua blok. Nah, dua blok ini bertarung, mempengaruhi satu sama lain. "Satu blok ingin menuntaskan pemberantasan korupsi dan satu blok lagi status quo," tambahnya.
Anies melihat, saat ini KPK dalam posisi yang cukup berat. KPK selalu dirintangi oleh para politisi yang tidak ingin kepentingan mereka diganggu gugat.
"Kalau KPK, dia itu berperang. Jadi bukan jumlahnya koruptor yang ditangkap jadi prestasi, tapi malah mendapat serangan balik dari mereka yang status quo," tutupnya.
Diketahui 19 politisi ditahan KPK pada Jumat (28/1) terkait kasus pemilihan DGS BI. Mereka ditahan di sejumlah lokasi antara lain Rutan Cipinang, Rutan Salemba, dan Polda Metro Jaya. Politisi yang ditahan itu antara lain Paskah Suzetta dan Panda Nababan.
Langganan:
Komentar (Atom)