Minggu, 20 Februari 2011

"Cukup Gus Dur Saja Korban Pemakzulan"

Minggu, 20 Februari 2011 12:43 WIB

Gus Dur
Jakarta,
Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengharapkan, bahwa korban pemakzulan kepada Presiden Indonesia yang terakhir cukup kepada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur  saja. Pemakzulan ke presiden hendaknya jangan berulang kembali.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. "Saya melihat Gus Dur dimakzulkan itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa pemakzulan kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali," tuturnya dalam wawancara khusus di Jakarta.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai dengan deskripsi tugasnya menangani berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) serta mengatur persidangan dan manajemen kabinet seharusnya menempati posisi yang diam. Namun, akhir-akhir ini Dipo Alam sering bersuara di media massa yang diakuinya sebagai "kegenitan yang terpaksa".
"Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media. Sementara itu, anda tahu saya diam dan tidak genitlah," kata Dipo dalam wawancara khusus di rumah dinasnya di Jakarta.

Dipo mengaku kegenitannya itu karena hati nuraninya terusik oleh berbagai kritik dilancarkan oleh para tokoh lintas agama yang di matanya bukanlah murni gerakan moral.
Apalagi ketika kritikan itu mulai mengarah pada tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kebohongan publik dan melanggar konstitusi.

Dipo yang mengalami hidup dalam pemerintahan enam presiden, mulai dari Soekarno hingga Presiden Yudhoyono itu tergugah untuk bersuara. Sebagai konstituen setia yang memberikan suara kepada Presiden Yudhoyono sejak Pemilu 2004, Dipo Alam berpendapat tidak ada gejala pemerintahan Yudhoyono melakukan kesalahan sehingga pantas untuk dimakzulkan.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. "Saya melihat Gus Dur dimakzulkan itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa pemakzulan kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali," tuturnya. (Ant)

Sabtu, 19 Februari 2011

Jepang Apresiasi Upaya RI Damaikan Thailand-Kamboja

Minggu, 20 Februari 2011 10:09 WIB

Indonesia jadi Ketua ASEAN
Jakarta,
Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara menyampaikan apresiasi tinggi terhadap upaya Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam menengahi permasalahan perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Siaran pers Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia yang diterima di Jakarta, menyebutkan, penghargaan Menlu Maehara disampaikan ketika mengadakan dialog strategis tingkat menteri yang pertama dengan Menlu RI Marty Natalegawa di Guest Palace Iikura, Jepang, Jumat (18/2).

Maehara juga menyatakan, Jepang akan mendukung Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam memperkuat kerja sama regional melalui pertemuan tingkat menteri luar negeri maupun tingkat kepala pemerintahan. Ia juga mengutarakan keinginan Jepang untuk menyelenggarakan pembicaraan tentang penyusunan dokumen baru yang mengatur hubungan ASEAN-Jepang.

Terkait hubungan bilateral, Maehara menyatakan, perlunya peningkatan dialog bilateral di berbagai tingkat, antara lain di tingkat kepala pemerintahan, dialog strategis tingkat menteri, dan dialog perekonomian tingkat menteri. Selain itu juga perlu peningkatan kerja sama di bidang keamanan, terutama pengamanan laut dan pertolongan saat bencana, di bidang ekonomi dan infrastruktur.

Dalam kesempatan itu Maehara menyatakan akan memberikan bantuan pinjaman 100 juta dolar AS terhadap program pembangunan sektor reformasi infrastruktur fase ke-3 yang bertujuan memperbaiki iklim investasi infrastruktur bagi proyek kerja sama pemerintah-swasta yang dilakukan di Indonesia.

Terkait hubungan kedua negara, Menlu Marty Natalegawa menyatakan menyadari pentingnya pertemuan kedua kepala pemerintahan dalam waktu dekat serta pentingnya dialog strategis tingkat menteri. Ketika pembicaraan menyinggung isu penculikan orang Jepang oleh Korea Utara, Natalegawa menyatakan siap membantu jika ada yang bisa dilakukan Indonesia.

Dalam lawatan ke Jepang, Menlu Natalegawa juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Naoto Kan. Dalam kesempatan itu PM Kan menyatakan harapannya untuk dapat bertemua dan berbincang lebih lama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengingat meski telah beberapa kali bertemu, perbincangan di antara keduanya selalu dalam waktu singkat. (Ant)