PPP: Polri Harus Adil Tangani Kasus Ahmadiyah

Minggu, 20 Februari 2011 12:53 WIB

Bentrok Ahmadiyah

Lampung,
Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, polisi harus adil mengusut kasus penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu.

Irgan di sela-sela Musyawarah Wilayah VI PPP di Lampung, Sabtu (19/2) menjelaskan semua harus diperlakukan adil agar jelas duduk persoalannya. "Polisi harus adil. Polisi harus usut juga tiga provokator dari Ahmadiyah yaitu Deden, Suparman, dan Arif," katanya.

Ia menegaskan ketiga anggota Ahmadiyah itu yang justru menjadi provokator dan pemicu terjadinya bentrokan di Cikeusik. "Deden, kan, justru yang minta pada polisi saat itu agar terjadi bentrok saja. Kemudian Suparman yang rumahnya menjadi tempat kegiatan Ahmadiyah dan Arif yang merekam gambar kejadian bentrok itu," kata Irgan yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI itu.

Saat ditanya bagaimana sikap PPP terhadap Ahmadiyah, Irgan mengungkapkan bahwa sikap PPP tegas yakni mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah. "Sikap PPP jelas, Ahmadiyah harus segera dibubarkan," katanya.

Ia menyatakan, Ahmadiyah telah melanggar surat keputusan bersama tiga menteri. "Jelas-jelas mereka melanggar dengan masih tetap mengadakan kegiatan secara terbuka dan melakukan tindakan penyebaran ajaran," katanya.

PPP juga meminta agar Komnas HAM untuk berhati-hati dalam menyikapi permasalahan Ahmadiyah ini. "Jangan kemudian seolah-olah Ahmadiyah sebagai pihak yang terzalimi. Komnas HAM juga harus ingat bahwa justru seluruh umat Islam telah terzalimi dengan keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah ini," katanya.

"Cukup Gus Dur Saja Korban Pemakzulan"

Minggu, 20 Februari 2011 12:43 WIB

Gus Dur

Jakarta,
Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengharapkan, bahwa korban pemakzulan kepada Presiden Indonesia yang terakhir cukup kepada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur  saja. Pemakzulan ke presiden hendaknya jangan berulang kembali.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. "Saya melihat Gus Dur dimakzulkan itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa pemakzulan kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali," tuturnya dalam wawancara khusus di Jakarta.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai dengan deskripsi tugasnya menangani berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) serta mengatur persidangan dan manajemen kabinet seharusnya menempati posisi yang diam. Namun, akhir-akhir ini Dipo Alam sering bersuara di media massa yang diakuinya sebagai "kegenitan yang terpaksa".
"Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media. Sementara itu, anda tahu saya diam dan tidak genitlah," kata Dipo dalam wawancara khusus di rumah dinasnya di Jakarta.

Dipo mengaku kegenitannya itu karena hati nuraninya terusik oleh berbagai kritik dilancarkan oleh para tokoh lintas agama yang di matanya bukanlah murni gerakan moral.
Apalagi ketika kritikan itu mulai mengarah pada tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kebohongan publik dan melanggar konstitusi.

Dipo yang mengalami hidup dalam pemerintahan enam presiden, mulai dari Soekarno hingga Presiden Yudhoyono itu tergugah untuk bersuara. Sebagai konstituen setia yang memberikan suara kepada Presiden Yudhoyono sejak Pemilu 2004, Dipo Alam berpendapat tidak ada gejala pemerintahan Yudhoyono melakukan kesalahan sehingga pantas untuk dimakzulkan.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. "Saya melihat Gus Dur dimakzulkan itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa pemakzulan kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali," tuturnya. (Ant)