Kamis, 17 Februari 2011

Wartawan Irak Ditembak Mati di Luar Rumahnya Jumat, 18 Februari 2011 03:52 WIB


Mosul, Irak,

Seorang wartawan Irak dibunuh di luar rumahnya di kota bergolak Mosul, Irak utara, Kamis, kata polisi.

Dua orang bersenjata menembak mati Hilal al-Ahmadi (50), ayah dari empat anak, ketika ia meninggalkan rumahnya di Mithaq, daerah timur Mosul, kata seorang kapten polisi yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Ahmadi bekerja untuk dua penerbitan mingguan, Mosul Echo dan Iraqiyoun.

Organisasi wartawan Reporters Without Borders (RSF) yang berpusat di Paris mengutuk pembunuhan itu dan menuntut penyelidikan.

Menurut kelompok Pengawas Wartawan Irak, lebih dari 250 wartawan dan pekerja media tewas di negara itu sejak invasi pimpinan AS pada 2003.

Serangan itu merupakan yang terakhir dari rangkaian kekerasan yang meningkat lagi di Irak dan terjadi beberapa bulan setelah penarikan pasukan AS.

Ratusan orang tewas dalam gelombang kekerasan terakhir di Irak, termasuk sejumlah besar polisi Irak, namun AS tetap melanjutkan penarikan pasukan dari negara itu.

Meski kekerasan tidak seperti pada 2006-2007 ketika konflik sektarian berkobar mengiringi kekerasan anti-AS, sekitar 300 orang tewas setiap bulan pada 2010, dan Juli merupakan tahun paling mematikan sejak Mei 2008.

Militer AS menyelesaikan penarikan pasukan secara besar-besaran pada akhir Agustus, yang diumumkannya sebagai akhir dari misi tempur di Irak, dan setelah penarikan itu jumlah prajurit AS di Irak menjadi sekitar 50.000.

Penarikan brigade tempur terakhir AS dipuji sebagai momen simbolis bagi keberadaan kontroversial AS di Irak, lebih dari tujuh tahun setelah invasi untuk mendongkel Saddam.

Namun, pasukan AS terus melakukan operasi gabungan dengan pasukan Irak dan gerilyawan Kurdi Peshmerga di provinsi-provinsi Diyala, Nineveh dan Kirkuk dengan pengaturan keamanan bersama di luar misi reguler militer AS di Irak.

Para pejabat AS dan Irak telah memperingatkan bahaya peningkatan serangan ketika negosiasi mengenai pembentukan pemerintah baru Irak tersendat-sendat, beberapa bulan setelah pemilihan umum parlemen di negara itu.

Jumlah warga sipil yang tewas dalam pemboman dan kekerasan lain pada Juli naik menjadi 396 dari 204 pada bulan sebelumnya, menurut data pemerintah Irak.

Sebanyak 284 orang -- 204 warga sipil, 50 polisi dan 30 prajurit -- tewas pada Juni, kata kementerian-kementerian kesehatan, pertahanan dan dalam negeri di Baghdad kepada AFP.

Menurut data pemerintah, 337 orang tewas dalam kekerasan pada Mei.

Rangkaian serangan dan pemboman sejak pasukan AS ditarik dari kota-kota di Irak pada akhir Juni 2009 telah menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pasukan keamanan Irak untuk melindungi penduduk dari serangan-serangan gerilya seperti kelompok militan Sunni Al-Qaeda.

Gerilyawan yang terkait dengan Al-Qaeda kini tampaknya menantang prajurit dan polisi Irak ketika AS mengurangi jumlah pasukan menjadi 50.000 prajurit pada 1 September 2010, dari sekitar 170.000 pada puncaknya tiga tahun lalu.

KPK tidak Masalah Siapa pun yang Lakukan Audit Forensik


Kamis, 17 Februari 2011 21:33 WIB
Foto : Wakil Ketua KPK Haryono Umar--MI/Susanto/ip
JAKARTA--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada masalah siapa pun yang melakukan audit forensik terkait dengan kasus Bank Century bukan dilakukan KPK.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, tidak masalah apakah audit forensik dalam kasus pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau kantor akuntan publik (KAP).

"Yang mana saja, yang penting kan hasilnya. Baik BPK maupun KAP dua-duanya memiliki kemampuan untuk itu," ungkap Haryono ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (17/2).

Ia menjelaskan semua lembaga audit baik itu pemerintah maupun yang biasa disebut akuntan publik nasional maupun internasional bisa melakukan. Keputusannya tinggal melihat dari otoritas aja maunya yang mana.

"Apakah cukup dengan BPK sesuai dengan aturan undang-undang karena BPK mengatakan (menurut) undang-undang (BPK) satu-satunya lembaga auditor tanpa perlu ditenderkan. Itu semua pilihan silakan saja, kita tidak masuk ke sana. Yang penting hasilnya dan itu bisa dimanfaatkan untuk memperjelas kasusnya," jelasnya.

Ia menyebutkan keputusan pengadaan audit forensik ini berada di tangan DPR. Karena itulah, menurutnya, biar DPR yang menentukan audit forensik tersebut dilakukan oleh BPK atau KAP.

"Kalau audit perusahaan itu yang meminta perusahaan, kalau audit forensik Century ini DPR yang menentukan," ujarnya. (ED/OL-11)