Minggu, 06 Maret 2011

Konferensi Pers Terkait Pemberitaan Media Massa Bengkulu


16/02/2011 – 07:42
Senin, 14 Februari 2011. Pada hari ini bertempat di ruang Pers Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu diadakan konferensi pers terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa yang beredar di Provinsi Bengkulu. Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu BPK RI Ade Iwan Ruswanayang didampingi oleh Kasubbag Hukum dan HumasAwaluddin dan dihadiri oleh beberapa media yang ada di Bengkulu antara lain Radar Selatan, Antara, RRI, Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspress, Radar Utara, Radar Patpetulai, Radar Bengkulu, dan RBTV.
Konferensi pers ini bertujuan untuk mengklarifikasi pemberitaan tentang BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu di media massa yang cenderung tidak berimbang dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kepala Perwakilan lalu menjelaskan kepada wartawan tentang tugas dan wewenang BPK RI berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bab III Tugas dan Wewenang, pasal 7 yang menyebutkan bahwa (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya; (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan. Serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Bab IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, pasal 21 yang menyatakan bahwa (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya; …(4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3). Lalu dikuatkan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan RI dan DPRD Provinsi Bengkulu Nomor: 269/KB/I-XIII.2/10/2010 tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD Provinsi Bengkulu, pasal 8 yang menyebutkan bahwa DPRD sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti: (a) Hasil pemeriksaan BPK; (b) Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; (c) Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti rugi kerugian daerah; dan (d) Hasil evaluasi BPK atas laporan hasil pemeriksaan akuntan publik.
Oleh sebab itu, menanggapi salah satu berita yang mengatakan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu dinilai tidak serius dalam menindaklanjuti temuan LHP, Kepala Perwakilan menekankan bahwa DPRD lah yang bertindak sebagai pemangku kepentingan dan merupakan representasi dari rakyat, serta yang seharusnya berperan aktif untuk bertanya kepada pemerintah mengenai sejauh mana mereka telah menindaklanjuti hasil temuan BPK baik dalam hal pengembalian kerugian negara, manajerial, dan administratif. BPK hanya memonitor sejauh mana tindak lanjut tersebut telah dilakukan, akan tetapi tidak diatur dalam mekanisme bahwa BPK dapat memanggil, memaksa, dan lain sebagainya, akan tetapi DPRD lah yang mempunyai kewenangan tersebut. Jadi, suatu kesalahan jika mengatakan BPK tidak tegas dalam menindaklanjuti hasil temuan, karena dalam MoU dan UU jelas mengatakan bahwa pemantauan tindak lanjut adalah kewenangan dan tugas DPRD. Dalam MoU dan UU juga menyatakan bahwa dalam hal DPRD tidak paham terhadap laporan BPK, maka DPRD dapat mengundang BPK. Lalu, hasil dari pertemuan tersebut baru kemudian disampaikan kepada auditee.

BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Sebagai Pilot Project Pengembangan e-Audit

14/02/2011 – 08:27
Jum’at, 11 Februari 2011. Sesuai mandat BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara (UU No.15/2006) terutama terkait kewenangan BPK untuk memperoleh data dan informasi, maka pimpinan BPK menetapkan kebijakan tahun 2009-2014 untuk mengembangkan system e-Audit BPK yang akan mendukung kegiatan pelaksanaan pemeriksaan BPK sehingga menjadi lebih efisien dan efektif.
Konsep pengembangan system e-Audit ini telah mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah dimana dalam pertemuan antara presiden dengan ketua lembaga Negara/pimpinan Kementrian di Bogor tanggal 21 Januari 2010, telah dinyatakan oleh Presiden RI bahwa dengan tersedianya system e-Audit maka sejak dini sudah bisa dicek, ditelusuri, tracking apakah ada hal-hal yang tidak wajar dalam penggunaan ataupun pertanggungjawaban keuangan itu. Arah dari pengembangan system e-Audit ini akan menjadi suatu kerangka audit yang link and match dengan entitas pemeriksaan BPK-RI sehingga peran BPK akan semakin nyata sebagai pendorong/sinergi tata kelola pemerintahan yang baik.
Komitmen dari pimpinan BPK dan ketua lembaga Negara/pimpinan Kementrian terhadap system e-Audit telah ditindaklanjuti melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK dengan entitas yang diperiksa. Selanjutnya, tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut diikuti dengan asesmen lingkungan komputerisasi entitas pemeriksaan untuk dapat mendukung pengembangan system e-Audit BPK.
Oleh sebab itu berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal No. 46/ND/X/01/2011 perihal penyampaian dokumen IT Asesmen dan terpilihnya BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu pilot project dalam pengembangan system e-Audit, maka Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bengkulu Ade Iwan Ruswana mengambil langkah cepat dengan melakukan mapping dengan seluruh entitas di Provinsi Bengkulu. Dari 11 entitas terdapat 4 entitas yang telah menggunakan Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan dianggap lebih mudah untuk melakukan link and match kedepannya. Entitas tersebut antara lain adalah Pemerintah Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, dan Mukomuko. Upayalink and match dan mapping dilakukan dengan mengundang entitas tersebut untuk melakukan diskusi terkait e-Audit dengan Kepala Perwakilan, staf TI, dan Subbag Hukum Humas. Diskusi tersebut dilaksanakan tanggal 11 Februari 2011 bertempat di ruang rapat Kalan Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pengembangan system e-Audit ini diharapkan nantinya BPK dapat melakukan link and match serta memonitor secara langsung :
Simda Keuangan :
  1. Pendapatan yang diterima SKPD berdasarkan STS (Surat Tanda Setoran)
  2. Pengeluaran belanja tiap SKPD
  3. Anggaran pendapatan dan belanja yang telah disahkan
  4. Realisasi pencairan kas berdasarkan register SP2D
  5. Penerimaan pajak dari pihak ketiga
  6. Penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
  7. Penyetoran pajak (PPN, PPH) ke pemerintah pusat
  8. SP2D yang batal dicairkan
Simda Aset :
  1. Daftar asset yang dimiliki SKPD
  2. Penerimaan, penyimpanan, dan pemanfaatan asset
  3. Nilai asset per SKPD
  4. Penghapusan aset
  5. Penambahan aset
  6. Aset yang berasal dari hibah atau bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi