Kamis, 07 April 2011 23:00 WIB
Foto : Ulil Abshar Abdalla---MI/Usman Iskandar/ip
JAKARTA--MICOM: Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak dilibatkan dalam penyusunan draf kontrak baru koalisi.
"Draf sudah dibagikan ke partai koalisi, kecuali PKS yang tidak diberi, karena memang belum diajak bicara oleh Presiden," kata Ketua Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla di sela acara diskusi bertajuk "Indonesia dan Turki: Pelajaran Demokrasi Dua Bangsa" di Jakarta, Kamis (7/4).
Menurut Ulil, tidak dilibatkannya PKS dalam menyusun kontrak baru koalisi karena di dalam koalisi diinginkan adanya perubahan peran antara sesama partai peserta koalisi. Sementara parpol koalisi lainnya seperti PPP, PKB, PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat sendiri terlibat dalam penyusunan.
"Sebagai perubahan peran itu, jatah menteri PKS akan dikurangi. Juga dipastikan akan ada pergantian menteri," katanya.
Ketika ditanya isi kontrak baru koalisi, Ulil enggan menjelaskan lebih lanjut. Menurut Ulil, soal perombakan kabinet akan dilakukan setelah kontrak baru sudah final dan ditandatangani peserta partai koalisi. "Redesain kontrak politik, baru ada pergantian menteri. Saya tidak bisa bercerita banyak," katanya.
Lebih lanjut Ulil menjelaskan, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014. Demokrat, tambahnya, tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak.
"Draf sudah dibagikan ke partai koalisi, kecuali PKS yang tidak diberi, karena memang belum diajak bicara oleh Presiden," kata Ketua Strategi dan Kebijakan DPP PD Ulil Abshar Abdalla di sela acara diskusi bertajuk "Indonesia dan Turki: Pelajaran Demokrasi Dua Bangsa" di Jakarta, Kamis (7/4).
Menurut Ulil, tidak dilibatkannya PKS dalam menyusun kontrak baru koalisi karena di dalam koalisi diinginkan adanya perubahan peran antara sesama partai peserta koalisi. Sementara parpol koalisi lainnya seperti PPP, PKB, PAN, Partai Golkar, dan Partai Demokrat sendiri terlibat dalam penyusunan.
"Sebagai perubahan peran itu, jatah menteri PKS akan dikurangi. Juga dipastikan akan ada pergantian menteri," katanya.
Ketika ditanya isi kontrak baru koalisi, Ulil enggan menjelaskan lebih lanjut. Menurut Ulil, soal perombakan kabinet akan dilakukan setelah kontrak baru sudah final dan ditandatangani peserta partai koalisi. "Redesain kontrak politik, baru ada pergantian menteri. Saya tidak bisa bercerita banyak," katanya.
Lebih lanjut Ulil menjelaskan, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014. Demokrat, tambahnya, tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak.
