Gempa terjadi sekitar pukul 03.06 WIB. Gempa berpotensi tsunami. Gempa berlokasi di 10.01 Lintang Selatan-107.69 Bujur Timur. Kedalaman gempa 10 kilometer.
Gempa juga dirasakan hingga Jakarta, Bandung, Jogja hingga Malang.
Minggu, 03 April 2011
Gempa 7,1 SR guncang Cilacap
Gempa bumi sebesar 7,1 Skala Richter guncang Cilacap, Jawa Tengah, Senin (4/4) dinihari.
Gempa terjadi sekitar pukul 03.06 WIB. Gempa berpotensi tsunami. Gempa berlokasi di 10.01 Lintang Selatan-107.69 Bujur Timur. Kedalaman gempa 10 kilometer.
Gempa juga dirasakan hingga Jakarta, Bandung, Jogja hingga Malang.
Gempa terjadi sekitar pukul 03.06 WIB. Gempa berpotensi tsunami. Gempa berlokasi di 10.01 Lintang Selatan-107.69 Bujur Timur. Kedalaman gempa 10 kilometer.
Gempa juga dirasakan hingga Jakarta, Bandung, Jogja hingga Malang.
DPR Panggil Citibank Selasa Depan MINGGU, 03 APRIL 2011 | 19:07 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat akan segera memanggil Citibank terkait dengan kejahatan perbankan. Pertama, soal kasus pembobolan senilai Rp 90 miliar oleh mantan Relationship ManagerCitiogold Inong Malinda. Kedua, ihwal tewasnya nasabah Irzen Octa, 50 tahun, yang diduga dihabisi penagih utang suruhan Citibank.
"Saya sudah bicara dengan pimpinan. Teman-teman pimpinan setuju mengundang Gubernur BI, direksi Citibank, dan Kapolri. Kami harapkan, Dirut Citibank Indonesia datang," ujar Wakil Ketua Komisi Keuangan Harry Azhar Azis saat dihubungi Tempo, hari ini (3/4). Rencananya, pertemuan ini akan digelar pada Selasa malam mendatang.
"Saya sudah bicara dengan pimpinan. Teman-teman pimpinan setuju mengundang Gubernur BI, direksi Citibank, dan Kapolri. Kami harapkan, Dirut Citibank Indonesia datang," ujar Wakil Ketua Komisi Keuangan Harry Azhar Azis saat dihubungi Tempo, hari ini (3/4). Rencananya, pertemuan ini akan digelar pada Selasa malam mendatang.
Menurut Harry, DPR akan mengejar poin perlindungan nasabah, khususnya di Citibank. "Perlindungan nasabah bukan hanya privasi, tapi juga kenyamanan, jauh dari keresahan dan sebagainya," kata Harry. Kasus Malinda dan penagih utang hanya dua contoh kasus saja.
Harry menegaskan pertemuan itu akan menelaah sampai sejauh mana terjadi pelanggaran sistemik. "Kalau itu terjadi, saya termasuk yang mendorong izin Citibank dicabut. Biar menjadi pelajaran bagi bank-bank yang lain," katanya.
DPR juga akan melihat sejauh mana aturan perbankan yang dibuat Bank Indonesia diterapkan Citibank. Jika peraturan perlindungan nasabah tidak diaplikasikan dengan semestinya, Harry menilai ada kelalaian pengawasan oleh Bank Indonesia.TEMPO Interaktif,
Harry menegaskan pertemuan itu akan menelaah sampai sejauh mana terjadi pelanggaran sistemik. "Kalau itu terjadi, saya termasuk yang mendorong izin Citibank dicabut. Biar menjadi pelajaran bagi bank-bank yang lain," katanya.
DPR juga akan melihat sejauh mana aturan perbankan yang dibuat Bank Indonesia diterapkan Citibank. Jika peraturan perlindungan nasabah tidak diaplikasikan dengan semestinya, Harry menilai ada kelalaian pengawasan oleh Bank Indonesia.TEMPO Interaktif,
Fraksi PKS Nilai Polemik Gedung Baru Kontraproduktif
Minggu, 03 April 2011 19:24 WIB
Foto : Mustafa Kamal--Antara/Puspa Perwitasari/cs
JAKARTA--MICOM: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR menilai polemik pembangunan gedung baru DPR kontraproduktif dan fraksi itu meminta pimpinan DPR segera menyelesaikannya melalui mekanisme yang prosedural dan sah (legitimate).
"PKS sendiri sejak awal menyatakan keberatan dengan pembangunan gedung baru tersebut dan menjadi satu-satunya partai yang di awal pembahasan melayangkan surat keberatan tertulis," ujar Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal melalui emailnya di Jakarta, Minggu (3/4).
Mustafa Kamal membeberkan kronologi pembahasan tentang hal ini, yaitu ketika usulan tersebut muncul di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk meneruskan program periode DPR tahun 2004-2009. PKS mengirimkan keberatan tertulis yang kemudian dijadikan dasar oleh pimpinan untuk menggelar rapat konsultasi pimpinan seluruh fraksi.
"Pada rapat konsultasi tersebut, seluruh fraksi menyetujui, kemudian Pak Marzuki (Ketua DPR) menanyakan sikap PKS dan menyatakan pembangunan tidak akan diteruskan apabila ada satu fraksi yang tidak setuju," ujar Kamal.
Atas dasar penghargaan terhadap suara seluruh fraksi lain, PKS tidak punya pilihan selain menerima pendapat seluruh fraksi untuk meneruskan pembangunan gedung DPR tersebut. Mustafa menyayangkan bila kini beberapa partai tidak menghargai pendapatnya sendiri dan menarik diri seolah-olah tidak pernah terlibat dalam proses disetujuinya pembangunan gedung baru tersebut.
"Kalau PKS sejak awal jelas menolak, tapi kami masih bisa menghargai pendapat fraksi-fraksi lain yang menyetujui (pembangunan gedung baru)," tutur anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini.
Kamal meminta seluruh fraksi agar bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih jauh, ia menyayangkan kesan yang terbangun bahwa semua adalah tanggung jawab pimpinan, khususnya Ketua DPR yang juga pimpinan BURT Marzuki Alie.
"Tidak etis bila Marzuki Alie harus menjawab sendiri hasil keputusan seluruh fraksi ini, saya khawatir ada upaya pembunuhan karakter terhadap beliau. Jadi tolong, seluruhnya berani bertanggung jawab," demikian Mustafa Kamal. (Ant/OL-11)
"PKS sendiri sejak awal menyatakan keberatan dengan pembangunan gedung baru tersebut dan menjadi satu-satunya partai yang di awal pembahasan melayangkan surat keberatan tertulis," ujar Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal melalui emailnya di Jakarta, Minggu (3/4).
Mustafa Kamal membeberkan kronologi pembahasan tentang hal ini, yaitu ketika usulan tersebut muncul di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk meneruskan program periode DPR tahun 2004-2009. PKS mengirimkan keberatan tertulis yang kemudian dijadikan dasar oleh pimpinan untuk menggelar rapat konsultasi pimpinan seluruh fraksi.
"Pada rapat konsultasi tersebut, seluruh fraksi menyetujui, kemudian Pak Marzuki (Ketua DPR) menanyakan sikap PKS dan menyatakan pembangunan tidak akan diteruskan apabila ada satu fraksi yang tidak setuju," ujar Kamal.
Atas dasar penghargaan terhadap suara seluruh fraksi lain, PKS tidak punya pilihan selain menerima pendapat seluruh fraksi untuk meneruskan pembangunan gedung DPR tersebut. Mustafa menyayangkan bila kini beberapa partai tidak menghargai pendapatnya sendiri dan menarik diri seolah-olah tidak pernah terlibat dalam proses disetujuinya pembangunan gedung baru tersebut.
"Kalau PKS sejak awal jelas menolak, tapi kami masih bisa menghargai pendapat fraksi-fraksi lain yang menyetujui (pembangunan gedung baru)," tutur anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini.
Kamal meminta seluruh fraksi agar bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Lebih jauh, ia menyayangkan kesan yang terbangun bahwa semua adalah tanggung jawab pimpinan, khususnya Ketua DPR yang juga pimpinan BURT Marzuki Alie.
"Tidak etis bila Marzuki Alie harus menjawab sendiri hasil keputusan seluruh fraksi ini, saya khawatir ada upaya pembunuhan karakter terhadap beliau. Jadi tolong, seluruhnya berani bertanggung jawab," demikian Mustafa Kamal. (Ant/OL-11)
Langganan:
Postingan (Atom)