Kamis, 17 Maret 2011

9 HP Paling Aneh, Mahal & Canggih Seluruh Dunia




1.nokia 888 communicator

2. nokia aeon

3.Sky "Sleak & Slim"


4.Benq-Siemens "Snaked"


5.retroxis


6.Benq-Siemens "The Black Box"


7. nec tags


8.triple watch

9.Asus Aura

Perundang-undangan ...(.Peraturan Pemerintah )


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2011
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakabitkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010
Tata cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010
Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madium ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2010
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan (Perseroan) PT Waskita Karya
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2010
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010
Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010
Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010
Prekusor
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010
Hak-hak Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010
Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010
Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Universitas Pertahanan Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010
Bendungan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010
Pelaksanaaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda jasa, Tanda Kehormatan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010
Perubahan Keduabelas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010
Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010
Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010
Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010
Lampiran Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010
Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2010
Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Duda/Jandanya
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010
Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Penggerak Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010
Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjungan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010
Perlindungan Lingkungan Maritim
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010
Angkutan di Perairan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
Wilayah Pertambangan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
Penggunaan Kawasan Hutan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010
Usaha Budidaya Tanaman
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongodow Dari Wilayah Kota Kotamobagu ke Wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010
Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010
Lampiran Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010
Pendidikan Kedinasan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi PNS Untuk Menduduki Jabatan Struktural
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
Kenavigasian
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Satuan Polisi Pamong Praja
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo dari Wilayah Kota Probolinggo ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006
Perubahan atas PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006
Perubahan Kedua Atas PP No.10 Tahun 1999 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006
Irigasi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006
Perubahan atas PP No.62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006
Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006
Perubahan atas PP No.69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan janda/Dudanya
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006
Perubahan Kelima atas PP No.10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
Perubahan Kelima atas PP No.14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006
Perubahan Kedua atas PP No.34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran RI
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006
Perubahan Ketujuh atas PP No.145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006
Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Lippo Tbk
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006
Tata Cara Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
Lampiran PP No.8 Tahun 2006 tanggal 3 April 2006
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang dari Wilayah Kota Kupang ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006
Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006
Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006
Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2006
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
Desa
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005
Kelurahan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2005
Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005
Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu dari Wilayah Kota Palopo ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005
Perubahan Ke Tujuh Atas PP No 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005
Perubahan Kedua Atas PP No 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005