Menbudpar Jamin Film Asing Tetap Diputar di Bioskop

Minggu, 20 Februari 2011 18:32 WIB

Jakarta,

Masyarakat dijamin tetap bisa menyaksikan film asing di bioskop Tanah Air. Pemberitaan mengenai pelarangan impor film masih belum pasti. Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, di Jakarta, Ahad (20/2).

Menurut Jero Wacik, isu ini timbul karena biaya pajak film nasional lebih mahal jika dibandingkan film impor. Sehingga perlu diperlukan langkah-langkah menyelamatkan film nasional dan memunculkan wacana menaikkan bea cukai film impor. Namun demikian importer film tidak perlu khawatir.

Jero Wacik membantah adanya miskoordinasi karena Kemenbudpar, Bea Cukai, hingga Motion Pictures Associated akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Masalah ini diharapkan selesai dalam satu bulan ke depan. Tapi di satu sisi, isu ini dapat memotivasi sineas dalam negeri untuk lebih berkarya.

Pemerintah Siap Cetak 40 Ribu Pengusaha Baru

Minggu, 20 Februari 2011 14:56 WIB

Banjarmasin,
Pemerintah menargetkan mencetak sebanyak 40 ribu pengusaha baru pada 2011 melalui kredit usaha rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, saat ini Indonesia memerlukan banyak pengusaha baru yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi.

Untuk mendorong tumbuhnya pengusaha baru, kata dia, pemerintah mengucurkan dana melalui KUR hingga Rp20 triliun. Kalau perlu, kata dia, dana tersebut akan terus ditambah hingga pertumbuhan jumlah pengusaha baru hingga perdesaan tercapai.

Melalui KUR, pemerintah berharap 30 persen dari penduduk Indonesia menjadi pengusaha sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi bisa segera tercapai. "Bila wiraswatawan mampu kita bangun hingga perdesaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibayangkan akan jauh lebih cepat," katanya di Banjarmasin, Minffu (20/2).

Saat ini, kata dia, terdapat 3,8 juta pengguna KUR, yang diharapkan mampu menjadi modal awal tumbuhnya pengusaha baru. Di Kalsel, kata dia, penyaluran KUR dinilai cukup baik dibanding provinsi lainnya. "Penyaluran KUR di Kalsel mencapai Rp1 triliun, tentu ini sangat menggembirakan dan semoga menjadi bukti tercetaknya wiraswasta baru," katanya.

Dengan banyaknya pengusaha baru, kata dia, perputaran uang yang sebelumnya hanya pada orang-orang tertentu bisa lebih merata.

Kedatangan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa bersama Ketua DPP-PAN Menteri Kehutanan Zulkfili Hasan ke Kalsel dalam rangka membuka Muswil PAN Kalsel.

Pada kesempatan tersebut, Hatta juga menyampaikan program pemerintah tentang pelaksanaan "Koridor Ekonomi" yaitu pengembangan kawasan ekonomi terpadu sesuai dengan potensi sumber daya alam masing-masing daerah.

Seperti di Kalsel yang kaya sumber daya alam batu bara, yang kini justru banyak diekspor dalam bentuk batu bara mentah, ke depan hal itu tidak diperbolehkan lagi. Menurut dia, dengan koridor ekonomi, pertumbuhan industri di Kalsel akan didorong dengan bahan baku tambang seperti industri baja dan lainnya. Begitu juga di daerah lain, seperti Jawa Timur juga akan didorong terbangunnya industri sesuai potensi yang dimiliki.

PPP: Polri Harus Adil Tangani Kasus Ahmadiyah

Minggu, 20 Februari 2011 12:53 WIB

Bentrok Ahmadiyah

Lampung,
Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, polisi harus adil mengusut kasus penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu.

Irgan di sela-sela Musyawarah Wilayah VI PPP di Lampung, Sabtu (19/2) menjelaskan semua harus diperlakukan adil agar jelas duduk persoalannya. "Polisi harus adil. Polisi harus usut juga tiga provokator dari Ahmadiyah yaitu Deden, Suparman, dan Arif," katanya.

Ia menegaskan ketiga anggota Ahmadiyah itu yang justru menjadi provokator dan pemicu terjadinya bentrokan di Cikeusik. "Deden, kan, justru yang minta pada polisi saat itu agar terjadi bentrok saja. Kemudian Suparman yang rumahnya menjadi tempat kegiatan Ahmadiyah dan Arif yang merekam gambar kejadian bentrok itu," kata Irgan yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI itu.

Saat ditanya bagaimana sikap PPP terhadap Ahmadiyah, Irgan mengungkapkan bahwa sikap PPP tegas yakni mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah. "Sikap PPP jelas, Ahmadiyah harus segera dibubarkan," katanya.

Ia menyatakan, Ahmadiyah telah melanggar surat keputusan bersama tiga menteri. "Jelas-jelas mereka melanggar dengan masih tetap mengadakan kegiatan secara terbuka dan melakukan tindakan penyebaran ajaran," katanya.

PPP juga meminta agar Komnas HAM untuk berhati-hati dalam menyikapi permasalahan Ahmadiyah ini. "Jangan kemudian seolah-olah Ahmadiyah sebagai pihak yang terzalimi. Komnas HAM juga harus ingat bahwa justru seluruh umat Islam telah terzalimi dengan keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah ini," katanya.

"Cukup Gus Dur Saja Korban Pemakzulan"

Minggu, 20 Februari 2011 12:43 WIB

Gus Dur

Jakarta,
Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengharapkan, bahwa korban pemakzulan kepada Presiden Indonesia yang terakhir cukup kepada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur  saja. Pemakzulan ke presiden hendaknya jangan berulang kembali.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. "Saya melihat Gus Dur dimakzulkan itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa pemakzulan kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali," tuturnya dalam wawancara khusus di Jakarta.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai dengan deskripsi tugasnya menangani berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) serta mengatur persidangan dan manajemen kabinet seharusnya menempati posisi yang diam. Namun, akhir-akhir ini Dipo Alam sering bersuara di media massa yang diakuinya sebagai "kegenitan yang terpaksa".
"Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media. Sementara itu, anda tahu saya diam dan tidak genitlah," kata Dipo dalam wawancara khusus di rumah dinasnya di Jakarta.

Dipo mengaku kegenitannya itu karena hati nuraninya terusik oleh berbagai kritik dilancarkan oleh para tokoh lintas agama yang di matanya bukanlah murni gerakan moral.
Apalagi ketika kritikan itu mulai mengarah pada tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kebohongan publik dan melanggar konstitusi.

Dipo yang mengalami hidup dalam pemerintahan enam presiden, mulai dari Soekarno hingga Presiden Yudhoyono itu tergugah untuk bersuara. Sebagai konstituen setia yang memberikan suara kepada Presiden Yudhoyono sejak Pemilu 2004, Dipo Alam berpendapat tidak ada gejala pemerintahan Yudhoyono melakukan kesalahan sehingga pantas untuk dimakzulkan.

Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. "Saya melihat Gus Dur dimakzulkan itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa pemakzulan kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali," tuturnya. (Ant)