KETUA DPR OPTIMIS PALEMBANG SIAP HADAPI SIDANG PUIC 2012 18-Mar-2011

Ketua DPR, Marzuki Alie, didampingi oleh Hidayat Nur Wahid (Ketua BKSAP) dan Azwar Abubakar (Wakil Ketua BKSAP menerima kunjungan Sekjen Parliamentary Union of the OIC Member State (PUIC),  Erol Mahmud Killic di Ruang Pimpinan, Jumat, (18/3).

Kunjungannya kali ini adalah untuk mempertanyakan kesiapan dan mengunjungi langsung tempat penyelenggaraan Sidang PUIC 2012 mendatang ke Palembang. Menurut rencana, Erol akan berangkat ke Palembang siang ini didampingi oleh Azwar Abubakar.

Menanggapi hal tersebut, Marzuki Alie, yang juga lahir di Kota Palembang sangat senang dan bangga kota kelahirannya dapat menjadi tuan rumah Sidang PUIC mendatang. “Saya sangat bangga sidang PUIC mendatang dapat digelar di kota kelahiran saya, dan sekaligus saya juga ingin memperkenalkan kota lain yang ada di Indonesia, karena selama ini kota-kota di Indonesia  yang dikenal hanya Jakarta sebagai Ibukota, Bali, Jogja dan bandung sebagai kota tujuan wisata, dan Aceh karena bencana tsunami yang terjadi tahun 2004 yang lalu,”terangnya.

Menurut Marzuki, Palembang sudah cukup siap menghadapi Sidang PUIC mendatang, dan  sekarang ini pun di Palembang sedang dibangun tempat sarana olahraga dan penginapan untuk menghadapi Sea Games bulan November mendatang. “Saat ini palembang sendiri sedang  membangun sarana olahraga dan perhotelan dalam rangka persiapan Seagames November mendatang. Sehingga untuk Sidang Puic Januari 2012 tentunya fasilitas yang tersedia sudah lebih dari cukup,”jelasnya.

Palembang adalah sebagai kota energi dan juga sebagai limbung  Indonesia, dan tentunya merupakan salah satu tempt yang baik untuk berinvestasi. Palembang pun termasuk  kota yang stabil, dikarenakan masyarakat  Palembang tidak terlalu suka berpolitik sehingga tidak terkena imbas politik. Masyarakat Palembang lebih senang bekerja dibandingkan berpolitik.

Dalam akhir pertemuannya Marzuki mengharapkan dari 51 Negara Anggota PUIC, setidaknya 80% dapat menghadiri sidang tersebut, karena Marzuki ingin menunjukkan keindahan kota Palembang beserta segala ke-khasannya dan Negara-negara anggota PUIC dapat melihat peluang untuk berinvestasi di Palembang.

“Yang terpenting, Kota Palembang itu bebas dari tsunami, dan kota yang bebas dari gempa sehingga tidak perlu khawatir berada di kota Palembang, karena Palembang ini benar-benar daerah yang sangat aman,”pungkasnya.

Pimpinan DPR Minta Komisi III Prioritaskan RUU KPK

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengirimkan surat kepada Komisi III untuk segera menyusun draft Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Sebelumnya, Komisi III menyatakan RUU KPK belum menjadi prioritas dalam waktu dekat. Setelah kekecewaan terhadap KPK yang berujung penundaan sejumlah agenda rapat antara keduanya selama masa sidang kali ini, Komisi III menyatakan akan lebih memprioritaskan RUU lembaga hukum konvensional ketimbang mengurus RUU KPK. 

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, meminta Komisi III DPR menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, melalui surat bernomor: PW01/0054/DPR-RI/1/2001 yang ditujukan kepda Pimpinan Komisi III. 

Priyo mengatakan, DPR ingin merombak wewenang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak ada aparat penegak hukum yang super power, sehingga melemahkan pihak lain. Surat yang dibuat berdasarkan Keputusan DPR RI nomor : 02B/DPR-RI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional 2011 itu pun berisi permintaan kepada Komisi III untuk menyusun naskah akademik. 

Surat yang ditandatangani Priyo pada 24 Januari 2011 tersebut bertentangan dengan keinginan Komisi III. Hubungan tak harmonis antara Komisi III dengan KPK belakangan ini menyebabkan RUU KPK belum diprioritaskan. 

Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Eva KUsuma Sundari mengatakan, Komisi III belum memprioritaskan RUU KPK pada tahun ini. Dia pun menambahkan, Komisi III saat ini akan lebih fokus menyusun RUU untuk penguatan lembaga hukum konvensional seperti RUU MA, KY, dan Kejaksaan Agung. 

Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, menilai revisi UU KPK tersebut tak memiliki nilai urgensi. Adnan malah khawatir bahwa usaha tersebut merupakan bentuk pemangkasan kewenangan yang akan melemahkan KPK. Menurutnya, revisi UU bukan jawaban untuk mengatasi kinerja KPK yang dinilai buruk oleh DPR. 

"Parameter pengukuran kinerja itu pun harus gamblang. Toh DPR selama ini tidak pernah segamblang itu kalau menyoroti kinerja lembaga lain, misalnya Kejaksaan Agung. Justru kami curiga ada muatan politis yang mengawali gagasan ini," ujar Adnan, Minggu (20/3). 

Rencana untuk menyusun RUU KPK menurutnya muncul setelah KPK menangani kasus yang melibat sejumlah nama anggota dan mantan anggota DPR.

Anas Urbaningrum tidak Minat Geser Ical

Senin, 21 Maret 2011 00:32 WIB

JAKARTA-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan tidak berminat menduduki posisi Ketua Harian Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi yang saat ini dijabat Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Anas malah berharap Ical--sapaan Aburizal Bakrie--makin serius dan produktif dalam memimpin Setgab.

Hal itu disampaikan Anas melalui pesan singkatnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (20/3). "Saya tidak ada minat, agenda dan kepentingan untuk menggeser Ical. Urus partai saja masih kurang waktu, kok. Justru sebaliknya, saya berharap agar Bang Ical makin serius dan produktif menjalankan tuganya sebagai Ketua Harian," ujarnya.

Anas mengatakan, merebut posisi Ketua Harian Setgab bukan konsern partai Demokrat. Ia menuturkan, fokus dan harapan Demokrat adalah terbangunnya koalisi yang benar-benar solid dan produktif. "Koalisi yg benar menyangga stabilitas, efektifitas dan produktivitas pemerintahan," tukasnya.

Menurut Anas, yang menunjuk Ical sebagai Ketua Harian Setgab yakni SBY sebagai Ketua Koalisi dan disepakati oleh para Ketum Partai Koalisi anggota Setgab.

Klarifikasi Poppy Dharsono Soal Hubungannya dengan Moerdiono

Minggu, 20/03/2011 21:12 WIB

Komario Bahar - detikhot

Poppy Dharsono (Komario/detikhot)

Jakarta Perancang busana Poppy Dharsono akhirnya angkat bicara perihal hubungannya dengan mantan Mensesneg Moerdiono. Poppy mengakui bahwa dirinya sudah melakukan ijab kabul dengan Moerdiono sejak 14 Oktober 1998.

Poppy didampingi pengacaranya Andi F. Simangunsong dan sejumlah kerabat. Ia membantah tudingan kalau dirinya ingin menguasai harta Moerdiono.

Berikut klarifikasi Poppy saat menggelar jumpa pers di Bondies Cafe, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Minggu (20/3/2011).

Mengenai berita yang beredar, bagi saya bukan masalah siapa yang dirugikan dan diuntungkan, tetapi berita itu sudah menyebutkan dan yang tidak benar, maka saya perlu mengklarifikasi. Saya perlu bertanggungjawab atas diri saya sendiri, tidak ada orang lain yang memiliki hak siapa diri saya, karena sayalah yang mengetahui saya. Baik buruk adalah tanggung jawab dirinya sendiri bukan orang lain. Saya selalu percaya pada karma.

Pertama tentang usaha atau bisnis yang saya rintis adalah merupakan usaha saya pribadi, apapun tidak pernah terkait dengan pak Moerdiono. Semua investasi yang di perusahaan saya tidak ada hubungannya dengan pak Moerdiono.

Sangat tidak mendasar kalau sampai remeh-temeh butiknya masih disupport, itu adalah penghinaan luar biasa yang saya alami. Apalagi dikatakan saya ingin menguasai harta pak Moer, itu tidak benar!

Soal hubungan Anda yang dikaitkan dengan alasan Moerdiono mengajukan gugatan cerai pada Maryati?

Kalau saya dikaitkan, saya dihubung-hubungkan dengan proses perceraian dengan Maryati, itu urusan pak Moer dengan bu Maryati sendiri, bukan urusan saya. Anak-anak beliau itu juga bukan urusan saya, saya sangat keberatan jika masalah yang ada dengan diri mereka dikaitkan dengan diri saya, saya sangat menghargai hak dan keputusan sesorang atas dirinya sendiri.

Anda yang merawat Moerdiono ketika beliau sakit?

Pada saat pak Moer sakit dan butuh perawatan, memang saya di dekat beliau, dengan risiko yang saya hadapi dan tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Saya hanya mengucapkan terimakasih pada Tuhan, alhamdullilah sekarang pak Moer daalm kondisi sehat. Saya tidak pernah melarang anak-anak pak Moer untuk melarang bertemu dengan ayah mereka.

Yang pasti di rumah sakit ada aturannya, apalagi sakit beliau bukan main-main. Tapi dengan segala risiko yang kita ambil, saya bawa ke Singapura, karena tidak ada siapa-siapa lagi, putra dan putrinya. Saya mengurus pak Moer bukan hanya tahun kemarin saja, waktu 2004 dan 2006, operasi usus buntu dan jantung itu saya sendirian. Saya sempat katakan kalau saya selesai merawat pak Moer, tak ada putra-putranya mengucapkan terimakasih kepada saya. 2009 operasi tulang belakang, semua saya sendiri.

Jadi, bagaimana sebenarnya status Anda dengan Moerdiono?
Kami bersahabat lama, dari tahun 1989, perkenalan kami tahun '87. Saya mulai di KADIN, saya menulis surat dan beliau yang pertama kali telepon. Kita sering bicara politik, sosial dan lain-lain. Tahun 1998, saya diantara keluarga saya kami berijab qabul, itu pada tanggal 14 Oktober 1998, ada ibu saya, ayah saya, pak Moer, sehingga dalam rumah tangga saya itu tidak menjadi terhormat karena pak Moer datang dan pergi.

Artinya Anda suami istri?
Saya sebaga perempuan modern, ijab qabul untuk kepentingan keluarga, yang penting sah di dalam agama Islam, sehingga kami tidak dianggap untuk hal-hal yang baik.

Pernah minta pak Moer untuk gugat cerai istrinya?
Sepanjang ijab qabul sampai tahun lalu, saya kira itu haknya pak Moer, itu bukan urusan saya. Bagi kita seorang sahabat sejati saya ada di situ ketika beliau sakit. Yang paling saya inginkan adalah merawat jenazahnya pak Moer, karena itu adalah kehormatan.