Selasa, 15 Februari 2011 15:00 WIB
Jakarta,
Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah harus persuasif menghadapi masalah Ahmadiyah. "Tetapi dalam menyikapi kontroversi aliran ini, Pemerintah tidak cukup hanya dengan memberikan pernyataan atau peringatan. Harus ada keputusan yang permanen terhadap kedudukan aliran Ahmadiyah," tegasnya di Jakarta, Selasa (15/2).
Selanjutnya secara persuasif, katanya, Pemerintah harus mengultimatum kepada pimpinan dan segenap pengikut ajaran itu, untuk memilih membubarkan diri atau kembali ke ajaran Islam. "Atau, alternatif lainnya, mendeklarasikan agama baru di luar Islam, sehingga selanjutnya diperlukan keputusan presiden untuk mengesahkan agama baru yang menampung aliran ini, yang dilindungi oleh undang-undang sesuai prinsip HAM," jelasnya.
Di pihak lain, menurut Yuddy Chrisnandi, tuntutan umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah merupakan hal yang wajar. "Namun, tidak boleh dilakukan dengan tindakan anarki dan kekerasan. Pemerintah bersama aparat keamanan, wajib mencegah dan melindungi nyawa, harta benda warganegaranya tanpa membeda-bedakan RAS," tandasnya.
Bagi doktor ilmu politik dan juga mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 itu, kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. "Karena ini melanggar HAM. Tetapi, hanya dengan ketegasan dan keputusan Pemerintah yang permanen, masalah ini bisa selesai dan tidak menjadi momok lagi di masa depan," katanya.
Maksimalkan dialog
Sementara itu, sejumlah anggota DPR RI dari lintas fraksi dan komisi mendesak Kementerian Agama (Kemenag) agar mengaktifkan dan memaksimalkan dialog, ketimbang pendekatan aturan yang terkadang banyak salah tafsir. "Tugas utama Kemenag ialah agar pemerintah bisa berdiri tegak mendorong pembangunan kerukunan dan toleransi antar warga bangsa yang majemuk ini, bukan mengedepankan pendekatan-pendekatan aturan-aturan yang bersifat ritual birokratis semata," tegas Paskalis Kossay, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR.
Hal senada dinyatakan Rahadi Zakaria dai Fraksi PDI Perjuangan yang mengatakan, konsistensi membangun kerukunan dan toleransi saudara sebangsa oleh Kemenag bersama jajarannya, lebih penting ketimbang urusan lainnya.
Sedangkan Paskalis Kossay menambakan, selain mengaktifkan dan memaksimalkan dialog (antara umat) beragama, demi membangun terus kerukunan serta toleransi saudara sebangsa, Kemenag juga jangan terjebak pada sikap menghakimi keyakinan komunitas tertentu. "Itu urusan Tuhan Sang Khalik. Negara atau pemerintah melalui Kemenag tidak punya otoritas dari Surga untuk menghakimi," tegas anggota legislatif dari Papua ini.
Hal senada sebelumnya juga telah dilontarkan Masdar dari PB Nahdlatul Ulama (NU), agar pemerintah tidak menghakimi keyakinan seseorang.
Ketua DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah harus persuasif menghadapi masalah Ahmadiyah. "Tetapi dalam menyikapi kontroversi aliran ini, Pemerintah tidak cukup hanya dengan memberikan pernyataan atau peringatan. Harus ada keputusan yang permanen terhadap kedudukan aliran Ahmadiyah," tegasnya di Jakarta, Selasa (15/2).
Selanjutnya secara persuasif, katanya, Pemerintah harus mengultimatum kepada pimpinan dan segenap pengikut ajaran itu, untuk memilih membubarkan diri atau kembali ke ajaran Islam. "Atau, alternatif lainnya, mendeklarasikan agama baru di luar Islam, sehingga selanjutnya diperlukan keputusan presiden untuk mengesahkan agama baru yang menampung aliran ini, yang dilindungi oleh undang-undang sesuai prinsip HAM," jelasnya.
Di pihak lain, menurut Yuddy Chrisnandi, tuntutan umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah merupakan hal yang wajar. "Namun, tidak boleh dilakukan dengan tindakan anarki dan kekerasan. Pemerintah bersama aparat keamanan, wajib mencegah dan melindungi nyawa, harta benda warganegaranya tanpa membeda-bedakan RAS," tandasnya.
Bagi doktor ilmu politik dan juga mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 itu, kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. "Karena ini melanggar HAM. Tetapi, hanya dengan ketegasan dan keputusan Pemerintah yang permanen, masalah ini bisa selesai dan tidak menjadi momok lagi di masa depan," katanya.
Maksimalkan dialog
Sementara itu, sejumlah anggota DPR RI dari lintas fraksi dan komisi mendesak Kementerian Agama (Kemenag) agar mengaktifkan dan memaksimalkan dialog, ketimbang pendekatan aturan yang terkadang banyak salah tafsir. "Tugas utama Kemenag ialah agar pemerintah bisa berdiri tegak mendorong pembangunan kerukunan dan toleransi antar warga bangsa yang majemuk ini, bukan mengedepankan pendekatan-pendekatan aturan-aturan yang bersifat ritual birokratis semata," tegas Paskalis Kossay, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR.
Hal senada dinyatakan Rahadi Zakaria dai Fraksi PDI Perjuangan yang mengatakan, konsistensi membangun kerukunan dan toleransi saudara sebangsa oleh Kemenag bersama jajarannya, lebih penting ketimbang urusan lainnya.
Sedangkan Paskalis Kossay menambakan, selain mengaktifkan dan memaksimalkan dialog (antara umat) beragama, demi membangun terus kerukunan serta toleransi saudara sebangsa, Kemenag juga jangan terjebak pada sikap menghakimi keyakinan komunitas tertentu. "Itu urusan Tuhan Sang Khalik. Negara atau pemerintah melalui Kemenag tidak punya otoritas dari Surga untuk menghakimi," tegas anggota legislatif dari Papua ini.
Hal senada sebelumnya juga telah dilontarkan Masdar dari PB Nahdlatul Ulama (NU), agar pemerintah tidak menghakimi keyakinan seseorang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar