Senin, 21 Februari 2011
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA MASA-BHAKTI 2009-2014
1 Drs.ZARYANA RAIT KETUA DPRD SELUMA PKPI
2 JONAIDI SYAHRI,S.Sos WAKIL KETUA.I GOLKAR
3 Ir.H.MUCHLIS THOHIR WAKIL KETUA.II PAN
4 Drs.MARTA DINATA KETUA KOMISI.I PKPI
5 SUHANDI WAKIL KETUA.KOMISI.I PKS
6 GUSMAN GUMANTI SEKR KOMISI.I Demokrat
7 PIRIN WIBISONO ANGGOTA KOMISI.I PNBK
8 ONZAIDI ANGGOTA KOMISI.I KEDAULATAN
9 LASMI JAYA,SIP ANGGOTA KOMISI.I PAN
10 DARMAWAN JAYA,SIP ANGGOTA KOMISI.I PELOPOR
11 ULIL UMIDI ANGGOTA KOMISI.I GOLKAR
12 SUNARSONO ANGGOTA KOMISI.I PIS
13 KHAIRI YULIAN KETUA.KOMISI.II PKPI
14 ZAINAL ARIFIN WAKIL KETUA.KOMISI.II GOLKAR
15 Drs.SUDIMAN SEKR KOMISI.II PAN
16 JON KENIDI,SE ANGGOTA KOMISI.II Demokrat
17 H.ASRAN SYAFRI,S.Sos ANGGOTA KOMISI.II PKPI
18 DIRHAN JOYO ANGGOTA KOMISI.II PSI
19 DARSAN ANGGOTA KOMISI.II PPDI
20 ROMANIA ANGGOTA KOMISI.II PKPI
21 MUFRAN IMRON,SE ANGGOTA KOMISI.II PELOPOR
22 JONAIDI, SP ANGGOTA KOMISI.II PNBK
23 MULYAN LUBIS AIS,S.Sos KETUA.KOMISI.III PBB
24 H.FAUZAN IZAMI WAKIL KETUA.KOMISI.III PNBK
25 ISMADIA,S.Pd SEKR KOMISI.III Demokrat
26 H.MIDIN AMAD,SE.MM ANGGOTA KOMISI.III PKB
27 JONAIDI ANGGOTA KOMISI.III PPRN
28 MARTHONI,SHI ANGGOTA KOMISI.III PKS
29 MAWA INI ANGGOTA KOMISI.III PKPI
30 WANDI ANGGOTA KOMISI.III PKPI
New York, 20 Februari 2011 - Pernyataan terkait dengan Juru Bicara Sekretaris Jenderal kejadian di Afrika Utara dan Timur Tengah
| |||
Pemerintah Singapura Bantu Para Lajang Cari Jodoh
Senin, 21 Februari 2011 13:19 WIB
ilustrasi
Pemerintah Singapura mencari cara untuk membantu laki-laki dan perempuan lajang agar menemukan pasangan demi mengatasi rendahnya angka kelahiran. Tulis harian setempat pada Senin (21/2). Banyak warga yang tetap lajang dan mereka yang sudah menikah memilih untuk menunda memiliki anak, tulis harian Straits Times mengutip pernyataan Menteri Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga Vivian Balakrishnan.
Balakrishnan mengatakan, isu tersebut akan menjadi fokus pembicaraan parlemen pekan depan namun ia tidak menjelaskan rincian rencana tersebut. "Kita tahu sebagian besar orang ingin untuk menikah; kami perlu membantu mereka menemukan pasangan yang tepat dan juga mencari kebutuhan lain mereka yang perlu dibantu sehingga mereka dapat berumah tangga lebih awal dan memulai keluarga," katanya.
Angka kelahiran Singapura turun menjadi 1,16 tahun lalu menurut data yang dikeluarkan pada Januari. Balakrishnan mengatakan, pasangan yang sudah mernikah rata-rata memiliki dua anak yang disebutnya sebagai hal yang "sehat". "Hal ini berarti bila satu pasangan menikah, mereka biasanya akan memiliki rata-rata dua anak," katanya.
Pemerintah tidak memberikan banyak dorongan sebagai insentif bagi pasangan untuk memiliki bayi saat pemerintah mengungkapkan anggaran tahun fiskal. Balakrishnan juga mengatakan, pemerintah tidak merencanakan untuk menawarkan insentif agar pasangan memiliki lebih banyak anak hingga saat ini. "Paket tersebut hanya diterapkan pada 2008. Resesi juga memberi dampak pada jumlah total kelahiran, kami masih mengevaluasi dampak mengenai tindakan saat ini, sehingga tidak ada pengumuman yang dibuat hingga sekarang," katanya.
Peningkatan jumlah perempuan lajang paling besar ada dalam kelompok usia 25-29 tahun dengan penambahan dari 45,5 persen pada 2000 menjadi 62 persen tahun lalu. Pemerintah Singapura mendirikan Unit Pengembangan Sosial pada 1984 untuk mendorong pernikahan di antara para sarjana lajang dan membentuk Layanan Pengembangan Sosial satu tahun kemudian untuk membantu para lajang non-sarjana. Kedua unit tersebut digabungkan pada 2009 dan diberi nama Jaringan Pengembangan Sosial.
Demokrat Lobi Jelang Paripurna Pembahasan Angket Pajak Senin, 21 Februari 2011 16:37 WIB
Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan melakukan lobi terhadap fraksi-fraksi menjalang rapat paripurna DPR RI yang mengagendakan pembahasan usulan hak angket pajak, pada Selasa (22/2).
"Fraksi Partai Demokrat akan melakukan lobi-lobi terhadap fraksi lain di DPR. Mudah-mudahan dalam waktu satu malam ada hidayah yang mengubah sikap fraksi-fraksi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Saan Mustofa, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan mengingatkan fraksi-fraksi lain untuk menyikapi usul hak angket pajak secara proporsional, jangan menyikapinya secara emosional.
Fraksi-fraksi di DPR RI, kata dia, hendaknya mencermati lagi persoalan pajak sebelum mengambil sikap pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/2).
Saan Mustofa menegaskan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI tidak mendukung usul hak angket pajak bukan karena takut atau karena ingin melindungi perusahaan pengemplang pajak, tapi karena landasan hukum yang menjadi acuan usul hak angket tidak jelas.
Menurut dia, dalam hal penerimaan pajak oleh negara tidak ada kebijakan yang dilanggar oleh pemerintah, padahal substansi hak angket di DPR RI adalah untuk mengungkap jika pelanggaran kebijakan. "Usulan hak angket itu harus jelas duduk persoalannya," kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Saan Mustofa menambahkan, beberapa fraksi yang yang menyatakan Partai Demokrat takut terhadap usulan hak angket pajak karena diduga ada pengurus Partai Demokrat yang terlibat kasus pajak.
Dia menegaskan, kalau memang ada pihak yang terlibat kasus pajak silakan laporkan berwajib untuk diproses.
Sementara itu, Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, Muhammad Ikhsan Modjo menambahkan, penerimaan pajak oleh negara dalam lima tahun terakhir mengalami banyak kemajuan.
Menurut dia, reformasi perpajakan telah menghasilkan kenaikan penerimaan pajak lebih dari tiga kali lipat yakni Rp280,6 triliun pada 2004 menjadi Rp743,3 triliun," kata pada 2010.
DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna dengan beberapa agenda, salah satunya adalah pembahasan usul hak angket pajak, apakah bisa disetujui atau tidak sebagai hak angket pajak.
Berdasarkan tata tertib dan kode etik DPR RI, usul hak angket dapat disetujui jika dudukuing oleh 50 persen plus satu anggota DPR RI dari total anggota sebanyak 560 orang.
"Fraksi Partai Demokrat akan melakukan lobi-lobi terhadap fraksi lain di DPR. Mudah-mudahan dalam waktu satu malam ada hidayah yang mengubah sikap fraksi-fraksi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Saan Mustofa, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan mengingatkan fraksi-fraksi lain untuk menyikapi usul hak angket pajak secara proporsional, jangan menyikapinya secara emosional.
Fraksi-fraksi di DPR RI, kata dia, hendaknya mencermati lagi persoalan pajak sebelum mengambil sikap pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/2).
Saan Mustofa menegaskan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI tidak mendukung usul hak angket pajak bukan karena takut atau karena ingin melindungi perusahaan pengemplang pajak, tapi karena landasan hukum yang menjadi acuan usul hak angket tidak jelas.
Menurut dia, dalam hal penerimaan pajak oleh negara tidak ada kebijakan yang dilanggar oleh pemerintah, padahal substansi hak angket di DPR RI adalah untuk mengungkap jika pelanggaran kebijakan. "Usulan hak angket itu harus jelas duduk persoalannya," kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Saan Mustofa menambahkan, beberapa fraksi yang yang menyatakan Partai Demokrat takut terhadap usulan hak angket pajak karena diduga ada pengurus Partai Demokrat yang terlibat kasus pajak.
Dia menegaskan, kalau memang ada pihak yang terlibat kasus pajak silakan laporkan berwajib untuk diproses.
Sementara itu, Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat, Muhammad Ikhsan Modjo menambahkan, penerimaan pajak oleh negara dalam lima tahun terakhir mengalami banyak kemajuan.
Menurut dia, reformasi perpajakan telah menghasilkan kenaikan penerimaan pajak lebih dari tiga kali lipat yakni Rp280,6 triliun pada 2004 menjadi Rp743,3 triliun," kata pada 2010.
DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna dengan beberapa agenda, salah satunya adalah pembahasan usul hak angket pajak, apakah bisa disetujui atau tidak sebagai hak angket pajak.
Berdasarkan tata tertib dan kode etik DPR RI, usul hak angket dapat disetujui jika dudukuing oleh 50 persen plus satu anggota DPR RI dari total anggota sebanyak 560 orang.
Ketua DPR: Sebaiknya KPK Datangi Mega di Rumah
Senin, 21 Februari 2011 13:42 WIB
Ketua DPR, Marzuki Alie
Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya mendatangi kediaman Megawati Soekarnoputri untuk dimintai keterangan jika memang dibutuhkan dan bukan justru memanggil mantan Presiden itu hadir di KPK. Hal ini, menurut dia kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (21/2), bukan permasalahan "equality before the law" atau kesamaan di mata hukum, tapi masalah adat ketimuran.
Marzuki mengemukakan hal itu terkait upaya KPK meminta keterangan Megawati sehubungan kasus pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. "Sebaiknya KPK mendatangi Ibu Megawati untuk diminta keterangan jika memang diperlukan dan bukan memanggil. Biar bagaimanapun Ibu Megawati itu adalah mantan Presiden yang juga harus dihargai," katanya.
Menurut Marzuki, ini bukan masalah kesamaan dimata hukum, tapi masalah adat ketimuran saja yang menghargai pemimpin dan mantan pemimpin negara. Dia mencontohkan KPK pernah mendatangi mantan Menkeu Sri Mulyani di kantornya ketika ingin diminta keterangan dalam kasus bank Century beberapa waktu lalu. "Kalau memang hanya untuk diminta keterangan `kan nggak perlu dipanggil sehingga menimbulkan kehebohan. KPK pun bisa datang, toh substansi yang dibutuhkan KPK adalah keterangan Ibu Mega," katanya.
Marzuki juga membantah tudingan seolah Partai Demokrat (PD) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengontrol dan mengintervensi KPK dalam kasus ini. Presiden maupun PD tidak pernah mengintervensi KPK dan KPK pun tidak bisa diintervensi. "Kalau kami bisa mengintervensi KPK dan KPK bisa diintervensi, tentunya SBY tidak akan membiarkan besannya ditangkap KPK," katanya.
Terkait Johny Allen dalam kasus cek pelawat ini, Marzuki mengatakan bahwa kasus ini juga telah menyandera Partai Demokrat. KPK sebaiknya bisa menjelaskan hal ini pada publik. Dia tidak bisa mengatakan untuk menangkap atau tidak menangkap Johny Allen karena itu wilayah wewenang KPK. "Kasus yang melibatkan Johny Allen itu juga telah menyandera kami. Saya cuma bisa menghimbau KPK untuk meng`clear`kan masalah ini, ungkapkan fakta-fakta ke publik. Saya sendiri tidak bisa mengatakan tangkap atau tidak ditangkap karena itu adalah wewenang KPK yang menentukan sesuai dengan bukti yang ditemukan," katanya. (Ant)
Minggu, 20 Februari 2011
Menbudpar Jamin Film Asing Tetap Diputar di Bioskop
Minggu, 20 Februari 2011 18:32 WIB
Jakarta,
Masyarakat dijamin tetap bisa menyaksikan film asing di bioskop Tanah Air. Pemberitaan mengenai pelarangan impor film masih belum pasti. Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, di Jakarta, Ahad (20/2).
Menurut Jero Wacik, isu ini timbul karena biaya pajak film nasional lebih mahal jika dibandingkan film impor. Sehingga perlu diperlukan langkah-langkah menyelamatkan film nasional dan memunculkan wacana menaikkan bea cukai film impor. Namun demikian importer film tidak perlu khawatir.
Jero Wacik membantah adanya miskoordinasi karena Kemenbudpar, Bea Cukai, hingga Motion Pictures Associated akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Masalah ini diharapkan selesai dalam satu bulan ke depan. Tapi di satu sisi, isu ini dapat memotivasi sineas dalam negeri untuk lebih berkarya.
Masyarakat dijamin tetap bisa menyaksikan film asing di bioskop Tanah Air. Pemberitaan mengenai pelarangan impor film masih belum pasti. Demikian disampaikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, di Jakarta, Ahad (20/2).
Menurut Jero Wacik, isu ini timbul karena biaya pajak film nasional lebih mahal jika dibandingkan film impor. Sehingga perlu diperlukan langkah-langkah menyelamatkan film nasional dan memunculkan wacana menaikkan bea cukai film impor. Namun demikian importer film tidak perlu khawatir.
Jero Wacik membantah adanya miskoordinasi karena Kemenbudpar, Bea Cukai, hingga Motion Pictures Associated akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Masalah ini diharapkan selesai dalam satu bulan ke depan. Tapi di satu sisi, isu ini dapat memotivasi sineas dalam negeri untuk lebih berkarya.
Pemerintah Siap Cetak 40 Ribu Pengusaha Baru
Minggu, 20 Februari 2011 14:56 WIB
Banjarmasin,
Pemerintah menargetkan mencetak sebanyak 40 ribu pengusaha baru pada 2011 melalui kredit usaha rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, saat ini Indonesia memerlukan banyak pengusaha baru yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi.
Untuk mendorong tumbuhnya pengusaha baru, kata dia, pemerintah mengucurkan dana melalui KUR hingga Rp20 triliun. Kalau perlu, kata dia, dana tersebut akan terus ditambah hingga pertumbuhan jumlah pengusaha baru hingga perdesaan tercapai.
Melalui KUR, pemerintah berharap 30 persen dari penduduk Indonesia menjadi pengusaha sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi bisa segera tercapai. "Bila wiraswatawan mampu kita bangun hingga perdesaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibayangkan akan jauh lebih cepat," katanya di Banjarmasin, Minffu (20/2).
Saat ini, kata dia, terdapat 3,8 juta pengguna KUR, yang diharapkan mampu menjadi modal awal tumbuhnya pengusaha baru. Di Kalsel, kata dia, penyaluran KUR dinilai cukup baik dibanding provinsi lainnya. "Penyaluran KUR di Kalsel mencapai Rp1 triliun, tentu ini sangat menggembirakan dan semoga menjadi bukti tercetaknya wiraswasta baru," katanya.
Dengan banyaknya pengusaha baru, kata dia, perputaran uang yang sebelumnya hanya pada orang-orang tertentu bisa lebih merata.
Kedatangan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa bersama Ketua DPP-PAN Menteri Kehutanan Zulkfili Hasan ke Kalsel dalam rangka membuka Muswil PAN Kalsel.
Pada kesempatan tersebut, Hatta juga menyampaikan program pemerintah tentang pelaksanaan "Koridor Ekonomi" yaitu pengembangan kawasan ekonomi terpadu sesuai dengan potensi sumber daya alam masing-masing daerah.
Seperti di Kalsel yang kaya sumber daya alam batu bara, yang kini justru banyak diekspor dalam bentuk batu bara mentah, ke depan hal itu tidak diperbolehkan lagi. Menurut dia, dengan koridor ekonomi, pertumbuhan industri di Kalsel akan didorong dengan bahan baku tambang seperti industri baja dan lainnya. Begitu juga di daerah lain, seperti Jawa Timur juga akan didorong terbangunnya industri sesuai potensi yang dimiliki.
Pemerintah menargetkan mencetak sebanyak 40 ribu pengusaha baru pada 2011 melalui kredit usaha rakyat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, saat ini Indonesia memerlukan banyak pengusaha baru yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi.
Untuk mendorong tumbuhnya pengusaha baru, kata dia, pemerintah mengucurkan dana melalui KUR hingga Rp20 triliun. Kalau perlu, kata dia, dana tersebut akan terus ditambah hingga pertumbuhan jumlah pengusaha baru hingga perdesaan tercapai.
Melalui KUR, pemerintah berharap 30 persen dari penduduk Indonesia menjadi pengusaha sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi bisa segera tercapai. "Bila wiraswatawan mampu kita bangun hingga perdesaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibayangkan akan jauh lebih cepat," katanya di Banjarmasin, Minffu (20/2).
Saat ini, kata dia, terdapat 3,8 juta pengguna KUR, yang diharapkan mampu menjadi modal awal tumbuhnya pengusaha baru. Di Kalsel, kata dia, penyaluran KUR dinilai cukup baik dibanding provinsi lainnya. "Penyaluran KUR di Kalsel mencapai Rp1 triliun, tentu ini sangat menggembirakan dan semoga menjadi bukti tercetaknya wiraswasta baru," katanya.
Dengan banyaknya pengusaha baru, kata dia, perputaran uang yang sebelumnya hanya pada orang-orang tertentu bisa lebih merata.
Kedatangan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa bersama Ketua DPP-PAN Menteri Kehutanan Zulkfili Hasan ke Kalsel dalam rangka membuka Muswil PAN Kalsel.
Pada kesempatan tersebut, Hatta juga menyampaikan program pemerintah tentang pelaksanaan "Koridor Ekonomi" yaitu pengembangan kawasan ekonomi terpadu sesuai dengan potensi sumber daya alam masing-masing daerah.
Seperti di Kalsel yang kaya sumber daya alam batu bara, yang kini justru banyak diekspor dalam bentuk batu bara mentah, ke depan hal itu tidak diperbolehkan lagi. Menurut dia, dengan koridor ekonomi, pertumbuhan industri di Kalsel akan didorong dengan bahan baku tambang seperti industri baja dan lainnya. Begitu juga di daerah lain, seperti Jawa Timur juga akan didorong terbangunnya industri sesuai potensi yang dimiliki.
PPP: Polri Harus Adil Tangani Kasus Ahmadiyah
Minggu, 20 Februari 2011 12:53 WIB
Bentrok Ahmadiyah
Sekretaris Jenderal DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, polisi harus adil mengusut kasus penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu.
Irgan di sela-sela Musyawarah Wilayah VI PPP di Lampung, Sabtu (19/2) menjelaskan semua harus diperlakukan adil agar jelas duduk persoalannya. "Polisi harus adil. Polisi harus usut juga tiga provokator dari Ahmadiyah yaitu Deden, Suparman, dan Arif," katanya.
Ia menegaskan ketiga anggota Ahmadiyah itu yang justru menjadi provokator dan pemicu terjadinya bentrokan di Cikeusik. "Deden, kan, justru yang minta pada polisi saat itu agar terjadi bentrok saja. Kemudian Suparman yang rumahnya menjadi tempat kegiatan Ahmadiyah dan Arif yang merekam gambar kejadian bentrok itu," kata Irgan yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI itu.
Saat ditanya bagaimana sikap PPP terhadap Ahmadiyah, Irgan mengungkapkan bahwa sikap PPP tegas yakni mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah. "Sikap PPP jelas, Ahmadiyah harus segera dibubarkan," katanya.
Ia menyatakan, Ahmadiyah telah melanggar surat keputusan bersama tiga menteri. "Jelas-jelas mereka melanggar dengan masih tetap mengadakan kegiatan secara terbuka dan melakukan tindakan penyebaran ajaran," katanya.
PPP juga meminta agar Komnas HAM untuk berhati-hati dalam menyikapi permasalahan Ahmadiyah ini. "Jangan kemudian seolah-olah Ahmadiyah sebagai pihak yang terzalimi. Komnas HAM juga harus ingat bahwa justru seluruh umat Islam telah terzalimi dengan keberadaan dan aktivitas Ahmadiyah ini," katanya.
"Cukup Gus Dur Saja Korban Pemakzulan"
Minggu, 20 Februari 2011 12:43 WIB
Gus Dur
Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengharapkan, bahwa korban pemakzulan kepada Presiden Indonesia yang terakhir cukup kepada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saja. Pemakzulan ke presiden hendaknya jangan berulang kembali.
Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. "Saya melihat Gus Dur dimakzulkan itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa pemakzulan kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali," tuturnya dalam wawancara khusus di Jakarta.
Sekretaris Kabinet Dipo Alam sesuai dengan deskripsi tugasnya menangani berbagai produk hukum seperti Keputusan Presiden (Keppres) serta mengatur persidangan dan manajemen kabinet seharusnya menempati posisi yang diam. Namun, akhir-akhir ini Dipo Alam sering bersuara di media massa yang diakuinya sebagai "kegenitan yang terpaksa".
"Saya juga terus terang tidak senang, kan saya jadi genit nih sekarang keluar-keluar di media. Sementara itu, anda tahu saya diam dan tidak genitlah," kata Dipo dalam wawancara khusus di rumah dinasnya di Jakarta.
Dipo mengaku kegenitannya itu karena hati nuraninya terusik oleh berbagai kritik dilancarkan oleh para tokoh lintas agama yang di matanya bukanlah murni gerakan moral.
Apalagi ketika kritikan itu mulai mengarah pada tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan kebohongan publik dan melanggar konstitusi.
Dipo yang mengalami hidup dalam pemerintahan enam presiden, mulai dari Soekarno hingga Presiden Yudhoyono itu tergugah untuk bersuara. Sebagai konstituen setia yang memberikan suara kepada Presiden Yudhoyono sejak Pemilu 2004, Dipo Alam berpendapat tidak ada gejala pemerintahan Yudhoyono melakukan kesalahan sehingga pantas untuk dimakzulkan.
Menurut dia, pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem presidensial sehingga seharusnya tidak ada cara-cara penjatuhan seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. "Saya melihat Gus Dur dimakzulkan itu sedih, biar bagaimana dia adalah Presiden ketika itu terlepas dari kekurangan-kekurangannya. Dan saya berharap bahwa pemakzulan kepada Presiden kita itu, Gus Dur, adalah korban yang terakhir, jangan berulang kembali," tuturnya. (Ant)
Sabtu, 19 Februari 2011
Jepang Apresiasi Upaya RI Damaikan Thailand-Kamboja
Minggu, 20 Februari 2011 10:09 WIB
Indonesia jadi Ketua ASEAN
Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara menyampaikan apresiasi tinggi terhadap upaya Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam menengahi permasalahan perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Siaran pers Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia yang diterima di Jakarta, menyebutkan, penghargaan Menlu Maehara disampaikan ketika mengadakan dialog strategis tingkat menteri yang pertama dengan Menlu RI Marty Natalegawa di Guest Palace Iikura, Jepang, Jumat (18/2).
Maehara juga menyatakan, Jepang akan mendukung Indonesia sebagai Ketua ASEAN dalam memperkuat kerja sama regional melalui pertemuan tingkat menteri luar negeri maupun tingkat kepala pemerintahan. Ia juga mengutarakan keinginan Jepang untuk menyelenggarakan pembicaraan tentang penyusunan dokumen baru yang mengatur hubungan ASEAN-Jepang.
Terkait hubungan bilateral, Maehara menyatakan, perlunya peningkatan dialog bilateral di berbagai tingkat, antara lain di tingkat kepala pemerintahan, dialog strategis tingkat menteri, dan dialog perekonomian tingkat menteri. Selain itu juga perlu peningkatan kerja sama di bidang keamanan, terutama pengamanan laut dan pertolongan saat bencana, di bidang ekonomi dan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu Maehara menyatakan akan memberikan bantuan pinjaman 100 juta dolar AS terhadap program pembangunan sektor reformasi infrastruktur fase ke-3 yang bertujuan memperbaiki iklim investasi infrastruktur bagi proyek kerja sama pemerintah-swasta yang dilakukan di Indonesia.
Terkait hubungan kedua negara, Menlu Marty Natalegawa menyatakan menyadari pentingnya pertemuan kedua kepala pemerintahan dalam waktu dekat serta pentingnya dialog strategis tingkat menteri. Ketika pembicaraan menyinggung isu penculikan orang Jepang oleh Korea Utara, Natalegawa menyatakan siap membantu jika ada yang bisa dilakukan Indonesia.
Dalam lawatan ke Jepang, Menlu Natalegawa juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Naoto Kan. Dalam kesempatan itu PM Kan menyatakan harapannya untuk dapat bertemua dan berbincang lebih lama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengingat meski telah beberapa kali bertemu, perbincangan di antara keduanya selalu dalam waktu singkat. (Ant)
Jumat, 18 Februari 2011
3 Tewas dan Seribu Tahanan Kabur Dari Penjara di Libya Sabtu, 19 Februari 2011 00:04 WIB
Tripoli
Pasukan keamanan menembak mati tiga tahanan Jumat ketika mereka berusaha melarikan diri dari sebuah penjara dekat Tripoli, kata satu sumber keamanan kepada AFP, dan lebih dari 1.000 tahanan melarikan diri dari sebuah penjara di Libya timur.
"Tahanan berusaha melarikan diri dari penjara El-Jedaida, namun petugas menghalanginya dan terpaksa melepaskan tembakan ke arah tahanan yang menggunakan kekerasan," kata sumber itu, dengan menambahkan bahwa keadaan kini telah terkendali.
Tentara dikerahkan ke jalan-jalan kota terbesar kedua Libya, Benghazi Jumat setelah ribuan orang turun ke jalan-jalan Kamis malam untuk memprotes tindakan pasukan keamanan yang membunuh lebih dari 20 pemrotes.
Pasukan keamanan menembak mati tiga tahanan Jumat ketika mereka berusaha melarikan diri dari sebuah penjara dekat Tripoli, kata satu sumber keamanan kepada AFP, dan lebih dari 1.000 tahanan melarikan diri dari sebuah penjara di Libya timur.
"Tahanan berusaha melarikan diri dari penjara El-Jedaida, namun petugas menghalanginya dan terpaksa melepaskan tembakan ke arah tahanan yang menggunakan kekerasan," kata sumber itu, dengan menambahkan bahwa keadaan kini telah terkendali.
Tentara dikerahkan ke jalan-jalan kota terbesar kedua Libya, Benghazi Jumat setelah ribuan orang turun ke jalan-jalan Kamis malam untuk memprotes tindakan pasukan keamanan yang membunuh lebih dari 20 pemrotes.
Kenali 5 Tanda Pria Berselingkuh Gunakan intuisi dan kata hati Anda saat melihat perubahan sikap dari pasangan.
Dalam kehidupan pernikahan, cinta mungkin bisa pudar
termakan waktu, atau bahkan pasangan tergoda dengan cinta yang lain.
termakan waktu, atau bahkan pasangan tergoda dengan cinta yang lain.
Untuk dapat mengetahui apakah pasangan Anda menjalin hubungan dengan wanita idaman lain atau tidak, ada lima tanda yang dapat Anda baca dari
sikap maupun tingkah lakunya.
sikap maupun tingkah lakunya.
Berikut tanda-tanda pasangan Anda berselingkuh seperti dikutip dari laman The Times of India.
1. Ketika pasangan tidak lagi bergairah memadu cinta
Hal ini bisa menjadi tanda si Dia akan melakukan hubungan intim dengan wanita lain. Namun, bisa juga menandakan bahwa ia lebih senang memberi kenikmatan untuk dirinya sendiri dengan menyaksikan video syur. Menurunnya gairah seksual pada pasangan Anda merupakan isu serius yang harus Anda atasi segera. Jangan sampai terlambat dan mengetahui bahwa kehidupan pernikahan Anda berada di ujung tanduk.
2. Ketika ia menyimpan ketat telepon genggamnya
2. Ketika ia menyimpan ketat telepon genggamnya
Pastikan tidak ada yang ia tutupi dari Anda. Jika pasangan mulai tidak nyaman menjawab panggilan telepon di depan Anda atau lebih memilih menjawabnya jauh dari Anda, berarti ada sesuatu yang Dia sembunyikan dari Anda. Asahlah kepekaan Anda mulai sekarang.
3. Ketika ia berbicara tentang wanita lain
3. Ketika ia berbicara tentang wanita lain
Harap diwaspadai jika pasangan mulai menyebut dan sering membicarakan tentang sosok wanita lain yang diakui sebagai temannya. Sebaiknya, Anda minta untuk dikenalkan pada teman-teman dekatnya. Sebelum Anda terlanjur salah paham dan mencemburui pasangan.
4. Ketika temannya bertingkah aneh
Setelah Anda 'mencium' sesuatu yang tidak beres, coba lihat sikap salah satu teman terdekatnya yang Anda kenal. Sebagai teman dekat si dia, temannya itu pasti akan bersikap loyal dan menutupi sesuatu tentang pasangan Anda. Anda cukup lihat, jika saat ditanya ekspresi wajahnya berubah, Anda patut untuk bertanya langsung pada pasangan Anda.
5. Ketika pasangan terlalu sering menghilang
5. Ketika pasangan terlalu sering menghilang
Hari ini ia pergi makan malam dengan temannya, esoknya ia minta izin lagi untuk pergi dinas ke luar kota. Mungkin awalnya masih terlihat wajar, namun ketika hal tersebut membentuk pola yang sangat aneh, gunakan intuisi Anda dan dengarkan kata hati Anda yang paling dalam.
INDONESIA KOE
1.Parpol di rampingkan cukup 5(lima)saja.
2.Pilpresdan Pemilukada Langsung di hapus,sbb:
a.pemborosan uang negara
b.kurang sejalan dengan sila ke 4 yaitu Perwakilan
c.Kurang sejalan dengan sistem Mandataris MPR
d.Sering terjadi kerusuhan dan lain-lain
3.Undang-Undang Otonomi Daerah agar ditinjau Ulang,kewenangan cukup batas Provinsi
2.Pilpresdan Pemilukada Langsung di hapus,sbb:
a.pemborosan uang negara
b.kurang sejalan dengan sila ke 4 yaitu Perwakilan
c.Kurang sejalan dengan sistem Mandataris MPR
d.Sering terjadi kerusuhan dan lain-lain
3.Undang-Undang Otonomi Daerah agar ditinjau Ulang,kewenangan cukup batas Provinsi
Lapan Tetapkan Lokasi Peluncuran Roket di Enggano
Jumat, 18 Februari 2011 11:14 WIB
Roket Lapan
Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan) menetapkan tiga titik lokasi paling cocok untuk peluncuran roket yaitu daerah Tanjung Komang, Kiyoyo dan Tanjung Laboho, Bengkulu. Penetapan lokasi itu atas persetujuan bersama yaitu tim dari Balai Penelitian Pengembangan (Balitbang), Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dishubkominfo dan BKSDA Bengkulu, kata Kepala Balitbang Provinsi Bengkulu Winarkus, di Bengkulu, Jumat (18/2).
Daerah tersebut dipilih karena batasan lokasi yang diminta Tim Lapan dan masyarakat Enggano jauh dari pemukiman penduduk dan dekat dari permukaan laut. "Lokasi disepakati berada pada ketinggian 20 meter dari permukaan air laut, sehingga lebih aman dan efektif bagi peluncuran," katanya.
Lokasi dipilih tersebut semuanya berada jauh dari pemukiman warga, tepatnya di daerah Selatan pulau Sebalik atau berada di selatan Pulau Enggano, sedangkan daerah pemukiman penduduk berada di utara Pulau Enggano. Namun untuk mencapai lokasi peluncuran roket itu belum didukung infrastruktur jalan dan listrik, meskipun lahan yang dibutuhkan cukup satu hektare ditambah lahan penyangga sebagai daerah pengaman sekitar 200 hektare.
Ia mendapat informasi bawah salah satu yang terpilih, yakni lahan Tanjung Laboho termasuk kawasan taman buru yang dilindungi Undang-undang, sehingga ada rekomendasi dari Balai Konservasi Sumber daya alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu.
Rekomendasi itu yakni, kawasan ini masuk ke taman buru yang jalurnya harus minta izin ke Menteri kehutanan dan DPR sehingga membutuhkan waktu panjang. "Semua perizinanannya kita serahkkan kepada mereka, Lapan juga berada di pusat," katanya.
Sebelumnya Ketua Bappeda Provinsi Bengkulu Ir HM Nashsya mengatakan, tujuan peluncuran roket itu tidak saja untuk satelit tapi sebagai pengamanan wilayah Barat Pulau Sumatera. Nantinya perakitan dan pelunucuran roket dibuat di Pulau Enggano, ini berbeda dengan peluncuran selama ini yang dirakit di Serpong Banten dan diluncurkan di Garut. "Kita bersyukur Pulau Enggano terpilih menjadi lokasi peluncuran roket karena banyak juga daerah lain yang menawarkan misalnya daerah Biak," katanya.
Satelit yang diluncurkan di Pulau Enggano itu beratnya sekitar 3,8 ton akan diobritkan di orbit polar, namun belum diketahui berapa ketinggian daya jelajahnya. Untuk biaya pembangunan tempat peluncuran roket sudah disiapkan oleh Lapan sektiar Rp40 triliun, saat ini baru Survei awal dan berikutnya akan dilakukan ekspos di Lapan. "Hasil survei awal akan kita informasikan kepada mereka, nanti meraka akan melakukan pengkajian lebih mendetil, termasuk sosialiasi dengan masyarakat daerah itu," ujarnya.
Kepala Tata Usaha BKSDA Provinsi Bengkulu Supartono mengatakan, tim dari instasninya akan turun ke lokasi Enggano untuk mengecek lokasi yang disepakati sebagai lahan peluncuran roket Lapan.
BC Medan Segel 25 Tempat Hiburan
Jumat, 18 Februari 2011 18:17 WIB
Medan,.
Bea Cukai Medan menyegel 25 tempat usaha hiburan malam dan karaoke yang menjual minuman keras beralkohol diatas 5 persen. Penyegelan tersebut merupakan tindakan awal dari diberlakukannya peraturan baru soal cukai alkohol.
Pihak Bea Cukai Medan sejak kemarin telah melakukan sosialisasi peraturan baru Bea Cukai.
Peraturan tersebut menetapkan setiap perusahaan penjual minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5 persen harus memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan pihak Bea Cukai.
Namun dalam pertemuan sosialisasi ini para pengusaha tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol mengaku tidak puas karena Bea Cukai hanya melakukan sosialisasi tanpa memberitahukan cara dan tempat pengurusan izin.
Bea Cukai Medan menyegel 25 tempat usaha hiburan malam dan karaoke yang menjual minuman keras beralkohol diatas 5 persen. Penyegelan tersebut merupakan tindakan awal dari diberlakukannya peraturan baru soal cukai alkohol.
Pihak Bea Cukai Medan sejak kemarin telah melakukan sosialisasi peraturan baru Bea Cukai.
Peraturan tersebut menetapkan setiap perusahaan penjual minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5 persen harus memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang dikeluarkan pihak Bea Cukai.
Namun dalam pertemuan sosialisasi ini para pengusaha tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol mengaku tidak puas karena Bea Cukai hanya melakukan sosialisasi tanpa memberitahukan cara dan tempat pengurusan izin.
PBR Resmi Bergabung dengan Gerindra
Jumat, 18 Februari 2011 15:12 WIB
Partai Bintang Reformasi (PBR) resmi bergabung atau berkonfederasi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta, Jumat.
Konfederasi kedua partai ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi dan Ketua Umum Gerindra Suhardi S serta disetujui Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. "Kita sepakat bersatu di 2014. Kita ingin jadi kekuatan alternatif," kata Bursah.
Bergabungnya PBR ke Gerindra merupakan salah satu hasil keputusan rapat pimpinan nasional partai itu beberapa waktu lalu. Masuknya PBR itu menambah panjang daftar partai nonparlemen yang bergabung dengan partai berlambang burung Garuda tersebut.
Sebelumnya, pada 31 Oktober 2010, enam parpol yang menyebut diri Poros Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) terlebih dulu menyatakan bergabung dengan Gerindra.
Mereka adalah Partai Merdeka, Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), PNI Massa Marhaenis, Partai Kedaulatan dan Partai Serikat Indonesia (PSI). "Masuknya PBR dalam konfederasi Gerindra adalah tambahan kekuatan yang penting," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Menurutnya, bukan tidak mungkin penggabungan partai yang saat ini masih berupa konfederasi nantinya mengarah pada fusi atau peleburan partai.
Pada Pemilu 2009, PBR yang meraih 1,3 persen suara tidak lolos "parliamentary threshold". Namun partai itu memiliki 371 kursi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
FPI Sumut Tuding Pemerintah Sengaja Pelihara Ahmadiyah
Tuntutan agar Jamaah Ahmadiyah Indonesia dibubarkan datang dari sejumlah pihak diantaranya Front Pembela Islam Sumatera Utara. FPI Sumut menilai pemerintah sengaja memelihara Ahmadiyah beraliran sesat.
Ratusan massa FPI dari berbagai daerah di Sumatera Utara berunjukrasa di Gedung Pemerintahan Provinsi Sumut menuntut pembubaran Ahmadiyah pada Jumat, (18/2).
Dalam orasi, sejumlah massa FPI juga meminta pemerintah Sumut secara persuasif untuk menghentikan aktifitas jamaah Ahmadiyah di Medan.
Ahmadiyah yang tak kunjung dibubarkan membuat FPI menuding pemerintah tidak tegas dan sengaja memelihara aliran sesat dan menyesatkan. Padahal, berbagai putusan yang melarang Ahmadiyah telah dikeluarkan.
Massa juga menuding Presiden SBY sengaja membiarkan Ahmadiyah hidup dan menimbulkan pertikaian sesama umat islam sendiri.
Ratusan massa FPI dari berbagai daerah di Sumatera Utara berunjukrasa di Gedung Pemerintahan Provinsi Sumut menuntut pembubaran Ahmadiyah pada Jumat, (18/2).
Dalam orasi, sejumlah massa FPI juga meminta pemerintah Sumut secara persuasif untuk menghentikan aktifitas jamaah Ahmadiyah di Medan.
Ahmadiyah yang tak kunjung dibubarkan membuat FPI menuding pemerintah tidak tegas dan sengaja memelihara aliran sesat dan menyesatkan. Padahal, berbagai putusan yang melarang Ahmadiyah telah dikeluarkan.
Massa juga menuding Presiden SBY sengaja membiarkan Ahmadiyah hidup dan menimbulkan pertikaian sesama umat islam sendiri.
Kamis, 17 Februari 2011
Wartawan Irak Ditembak Mati di Luar Rumahnya Jumat, 18 Februari 2011 03:52 WIB
Mosul, Irak,
Seorang wartawan Irak dibunuh di luar rumahnya di kota bergolak Mosul, Irak utara, Kamis, kata polisi.
Dua orang bersenjata menembak mati Hilal al-Ahmadi (50), ayah dari empat anak, ketika ia meninggalkan rumahnya di Mithaq, daerah timur Mosul, kata seorang kapten polisi yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Ahmadi bekerja untuk dua penerbitan mingguan, Mosul Echo dan Iraqiyoun.
Organisasi wartawan Reporters Without Borders (RSF) yang berpusat di Paris mengutuk pembunuhan itu dan menuntut penyelidikan.
Menurut kelompok Pengawas Wartawan Irak, lebih dari 250 wartawan dan pekerja media tewas di negara itu sejak invasi pimpinan AS pada 2003.
Serangan itu merupakan yang terakhir dari rangkaian kekerasan yang meningkat lagi di Irak dan terjadi beberapa bulan setelah penarikan pasukan AS.
Ratusan orang tewas dalam gelombang kekerasan terakhir di Irak, termasuk sejumlah besar polisi Irak, namun AS tetap melanjutkan penarikan pasukan dari negara itu.
Meski kekerasan tidak seperti pada 2006-2007 ketika konflik sektarian berkobar mengiringi kekerasan anti-AS, sekitar 300 orang tewas setiap bulan pada 2010, dan Juli merupakan tahun paling mematikan sejak Mei 2008.
Militer AS menyelesaikan penarikan pasukan secara besar-besaran pada akhir Agustus, yang diumumkannya sebagai akhir dari misi tempur di Irak, dan setelah penarikan itu jumlah prajurit AS di Irak menjadi sekitar 50.000.
Penarikan brigade tempur terakhir AS dipuji sebagai momen simbolis bagi keberadaan kontroversial AS di Irak, lebih dari tujuh tahun setelah invasi untuk mendongkel Saddam.
Namun, pasukan AS terus melakukan operasi gabungan dengan pasukan Irak dan gerilyawan Kurdi Peshmerga di provinsi-provinsi Diyala, Nineveh dan Kirkuk dengan pengaturan keamanan bersama di luar misi reguler militer AS di Irak.
Para pejabat AS dan Irak telah memperingatkan bahaya peningkatan serangan ketika negosiasi mengenai pembentukan pemerintah baru Irak tersendat-sendat, beberapa bulan setelah pemilihan umum parlemen di negara itu.
Jumlah warga sipil yang tewas dalam pemboman dan kekerasan lain pada Juli naik menjadi 396 dari 204 pada bulan sebelumnya, menurut data pemerintah Irak.
Sebanyak 284 orang -- 204 warga sipil, 50 polisi dan 30 prajurit -- tewas pada Juni, kata kementerian-kementerian kesehatan, pertahanan dan dalam negeri di Baghdad kepada AFP.
Menurut data pemerintah, 337 orang tewas dalam kekerasan pada Mei.
Rangkaian serangan dan pemboman sejak pasukan AS ditarik dari kota-kota di Irak pada akhir Juni 2009 telah menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pasukan keamanan Irak untuk melindungi penduduk dari serangan-serangan gerilya seperti kelompok militan Sunni Al-Qaeda.
Gerilyawan yang terkait dengan Al-Qaeda kini tampaknya menantang prajurit dan polisi Irak ketika AS mengurangi jumlah pasukan menjadi 50.000 prajurit pada 1 September 2010, dari sekitar 170.000 pada puncaknya tiga tahun lalu.
Seorang wartawan Irak dibunuh di luar rumahnya di kota bergolak Mosul, Irak utara, Kamis, kata polisi.
Dua orang bersenjata menembak mati Hilal al-Ahmadi (50), ayah dari empat anak, ketika ia meninggalkan rumahnya di Mithaq, daerah timur Mosul, kata seorang kapten polisi yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Ahmadi bekerja untuk dua penerbitan mingguan, Mosul Echo dan Iraqiyoun.
Organisasi wartawan Reporters Without Borders (RSF) yang berpusat di Paris mengutuk pembunuhan itu dan menuntut penyelidikan.
Menurut kelompok Pengawas Wartawan Irak, lebih dari 250 wartawan dan pekerja media tewas di negara itu sejak invasi pimpinan AS pada 2003.
Serangan itu merupakan yang terakhir dari rangkaian kekerasan yang meningkat lagi di Irak dan terjadi beberapa bulan setelah penarikan pasukan AS.
Ratusan orang tewas dalam gelombang kekerasan terakhir di Irak, termasuk sejumlah besar polisi Irak, namun AS tetap melanjutkan penarikan pasukan dari negara itu.
Meski kekerasan tidak seperti pada 2006-2007 ketika konflik sektarian berkobar mengiringi kekerasan anti-AS, sekitar 300 orang tewas setiap bulan pada 2010, dan Juli merupakan tahun paling mematikan sejak Mei 2008.
Militer AS menyelesaikan penarikan pasukan secara besar-besaran pada akhir Agustus, yang diumumkannya sebagai akhir dari misi tempur di Irak, dan setelah penarikan itu jumlah prajurit AS di Irak menjadi sekitar 50.000.
Penarikan brigade tempur terakhir AS dipuji sebagai momen simbolis bagi keberadaan kontroversial AS di Irak, lebih dari tujuh tahun setelah invasi untuk mendongkel Saddam.
Namun, pasukan AS terus melakukan operasi gabungan dengan pasukan Irak dan gerilyawan Kurdi Peshmerga di provinsi-provinsi Diyala, Nineveh dan Kirkuk dengan pengaturan keamanan bersama di luar misi reguler militer AS di Irak.
Para pejabat AS dan Irak telah memperingatkan bahaya peningkatan serangan ketika negosiasi mengenai pembentukan pemerintah baru Irak tersendat-sendat, beberapa bulan setelah pemilihan umum parlemen di negara itu.
Jumlah warga sipil yang tewas dalam pemboman dan kekerasan lain pada Juli naik menjadi 396 dari 204 pada bulan sebelumnya, menurut data pemerintah Irak.
Sebanyak 284 orang -- 204 warga sipil, 50 polisi dan 30 prajurit -- tewas pada Juni, kata kementerian-kementerian kesehatan, pertahanan dan dalam negeri di Baghdad kepada AFP.
Menurut data pemerintah, 337 orang tewas dalam kekerasan pada Mei.
Rangkaian serangan dan pemboman sejak pasukan AS ditarik dari kota-kota di Irak pada akhir Juni 2009 telah menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan pasukan keamanan Irak untuk melindungi penduduk dari serangan-serangan gerilya seperti kelompok militan Sunni Al-Qaeda.
Gerilyawan yang terkait dengan Al-Qaeda kini tampaknya menantang prajurit dan polisi Irak ketika AS mengurangi jumlah pasukan menjadi 50.000 prajurit pada 1 September 2010, dari sekitar 170.000 pada puncaknya tiga tahun lalu.
KPK tidak Masalah Siapa pun yang Lakukan Audit Forensik
Kamis, 17 Februari 2011 21:33 WIB
Foto : Wakil Ketua KPK Haryono Umar--MI/Susanto/ip
JAKARTA--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada masalah siapa pun yang melakukan audit forensik terkait dengan kasus Bank Century bukan dilakukan KPK.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, tidak masalah apakah audit forensik dalam kasus pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau kantor akuntan publik (KAP).
"Yang mana saja, yang penting kan hasilnya. Baik BPK maupun KAP dua-duanya memiliki kemampuan untuk itu," ungkap Haryono ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (17/2).
Ia menjelaskan semua lembaga audit baik itu pemerintah maupun yang biasa disebut akuntan publik nasional maupun internasional bisa melakukan. Keputusannya tinggal melihat dari otoritas aja maunya yang mana.
"Apakah cukup dengan BPK sesuai dengan aturan undang-undang karena BPK mengatakan (menurut) undang-undang (BPK) satu-satunya lembaga auditor tanpa perlu ditenderkan. Itu semua pilihan silakan saja, kita tidak masuk ke sana. Yang penting hasilnya dan itu bisa dimanfaatkan untuk memperjelas kasusnya," jelasnya.
Ia menyebutkan keputusan pengadaan audit forensik ini berada di tangan DPR. Karena itulah, menurutnya, biar DPR yang menentukan audit forensik tersebut dilakukan oleh BPK atau KAP.
"Kalau audit perusahaan itu yang meminta perusahaan, kalau audit forensik Century ini DPR yang menentukan," ujarnya. (ED/OL-11)
Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar, tidak masalah apakah audit forensik dalam kasus pengucuran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau kantor akuntan publik (KAP).
"Yang mana saja, yang penting kan hasilnya. Baik BPK maupun KAP dua-duanya memiliki kemampuan untuk itu," ungkap Haryono ketika dihubungi Media Indonesia, Kamis (17/2).
Ia menjelaskan semua lembaga audit baik itu pemerintah maupun yang biasa disebut akuntan publik nasional maupun internasional bisa melakukan. Keputusannya tinggal melihat dari otoritas aja maunya yang mana.
"Apakah cukup dengan BPK sesuai dengan aturan undang-undang karena BPK mengatakan (menurut) undang-undang (BPK) satu-satunya lembaga auditor tanpa perlu ditenderkan. Itu semua pilihan silakan saja, kita tidak masuk ke sana. Yang penting hasilnya dan itu bisa dimanfaatkan untuk memperjelas kasusnya," jelasnya.
Ia menyebutkan keputusan pengadaan audit forensik ini berada di tangan DPR. Karena itulah, menurutnya, biar DPR yang menentukan audit forensik tersebut dilakukan oleh BPK atau KAP.
"Kalau audit perusahaan itu yang meminta perusahaan, kalau audit forensik Century ini DPR yang menentukan," ujarnya. (ED/OL-11)
Pemerintah Tak Akan Larang Total Iklan Rokok
Kamis, 17 Februari 2011 12:44 WIB
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menegaskan pemerintah tidak akan melakukan larangan total pada iklan rokok yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atau RPP Tembakau.
"Dalam pembahasan RPP Tembakau disepakati bahwa tidak akan total ban(larangan total, red) pada iklan, promosi dan sponsor rokok. Semuanya akan dilakukan secara bertahap," kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Kantor Menko Kesra, Jakarta, Kamis (17/2).
Pernyataan tersebut disampaikan Endang dalam acara Rapat Koordinasi untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan susu formula yang diduga tercemar bakteri.
Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut diantaranya Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar.
Selain itu hadir juga Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal dan Kepala BPOM Kustantinah. Endang menjelaskan, pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok akan dilakukan secara berharap.
"Dilakukan secara bertahap, misalkan saja yang dilarang terlebih dahulu adalah iklan, promosi atau sponsor rokok di acara-acara sekolah atau pagelaran musik yang dihadiri para pelajar," katanya.
Endang menambahkan, yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana RPP Tembakau segera disahkan menjadi peraturan pemerintah atau PP Tembakau.
"Sekarang yang penting PP itu disahkan dulu, untuk mencegah terus meningkatnya perokok pemula," katanya.
Endang juga menambahkan, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan atau RPP Tembakau dibahas mengenai beberapa hal, diantaranya mengenai iklan, promosi dan sponsor rokok juga peredaran rokok dan lain sebagainya.
Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan pembahasan RPP tembakau agar bisa disahkan menjadi PP. Meski demikian pemerintah belum dapat memastikan kapan RPP tersebut akan disahkan menjadi PP.
"Perlu tahapan dan penyusunan peta yang baik, namun diharapkan dalam waktu dekat ini pembehasannya bisa segera selesai dan ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi PP," katanya. (Ant)
Longsor Putus Jalur Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo Kamis, 17 Februari 2011 13:08 WIB
Bencana tanah longsor kembali terjadi di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Material longsor berupa kayu, batu, dan tanah liat setinggi 3 meter menutup jalan antar desa yang menghubungkan antara desa Pupus dan Desa Ngebel.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor Putus Jalur Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo Kamis, 17 Februari 2011 13:08 WIB
Bencana tanah longsor kembali terjadi di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Material longsor berupa kayu, batu, dan tanah liat setinggi 3 meter menutup jalan antar desa yang menghubungkan antara desa Pupus dan Desa Ngebel.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor Putus Jalur Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo Kamis, 17 Februari 2011 13:08 WIB
Bencana tanah longsor kembali terjadi di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Material longsor berupa kayu, batu, dan tanah liat setinggi 3 meter menutup jalan antar desa yang menghubungkan antara desa Pupus dan Desa Ngebel.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Enam Tersangka Penyerang Ponpes Yapi Ditahan Kamis, 17 Februari 2011 15:12 WIB
Kepolisian RI saat ini sudah menahan enam tersangka terkait kasus kekerasan dan penyerangan yang dialami Pondok Pesantren Yayasan Pesantren Islam di Pasuruan pada hari Selasa (8/2).
"Polri sudah melakukan penahanan terhadap enam tersangka dengan 33 saksi yang diperiksa," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis.
Para tersangka yang ditahan adalah kelompok dari warga sekitar dan motifnya masih perlu diungkap, ujarnya. YAPI adalah salah satu dari yayasan yang dibawah Ahlul Bait Indonesia.
Ketua Ahlul Bait, Hasan Alaydrus telah menyebut provokator dan menghasut massa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap YAPI bernama Thohir Alkaf. "Saya belum melihat apakah nama itu ada di daftar yang ditahan," kata Boy.
Hasan mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa data diantaranya rekaman CCTV, rekaman dari telepon seluler, bendera dan bambu yang dibawa penyerang dan kartu tanda penduduk yang jatuh saat penyerang mau kabur. Selain itu, Polri juga masih melakukan pendekatan antartokoh agama yang difasilitasi pejabat Muspida.
Ada delapan korban akibat penyerangan di YAPI yakni Muhammad Abufadl Abbas Baragbah, Ahmad Miqdad al Hadar, Ali Reza, Abu Bakar Alaydrus, Muchdar, Misbah, Sya`roni dan Shoir. (Ant)
"Polri sudah melakukan penahanan terhadap enam tersangka dengan 33 saksi yang diperiksa," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis.
Para tersangka yang ditahan adalah kelompok dari warga sekitar dan motifnya masih perlu diungkap, ujarnya. YAPI adalah salah satu dari yayasan yang dibawah Ahlul Bait Indonesia.
Ketua Ahlul Bait, Hasan Alaydrus telah menyebut provokator dan menghasut massa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap YAPI bernama Thohir Alkaf. "Saya belum melihat apakah nama itu ada di daftar yang ditahan," kata Boy.
Hasan mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa data diantaranya rekaman CCTV, rekaman dari telepon seluler, bendera dan bambu yang dibawa penyerang dan kartu tanda penduduk yang jatuh saat penyerang mau kabur. Selain itu, Polri juga masih melakukan pendekatan antartokoh agama yang difasilitasi pejabat Muspida.
Ada delapan korban akibat penyerangan di YAPI yakni Muhammad Abufadl Abbas Baragbah, Ahmad Miqdad al Hadar, Ali Reza, Abu Bakar Alaydrus, Muchdar, Misbah, Sya`roni dan Shoir. (Ant)
Longsor Putus Jalur Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo Kamis, 17 Februari 2011 13:08 WIB
Bencana tanah longsor kembali terjadi di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Material longsor berupa kayu, batu, dan tanah liat setinggi 3 meter menutup jalan antar desa yang menghubungkan antara desa Pupus dan Desa Ngebel.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor Putus Jalur Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo Kamis, 17 Februari 2011 13:08 WIB
Bencana tanah longsor kembali terjadi di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Material longsor berupa kayu, batu, dan tanah liat setinggi 3 meter menutup jalan antar desa yang menghubungkan antara desa Pupus dan Desa Ngebel.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor Putus Jalur Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo Kamis, 17 Februari 2011 13:08 WIB
Bencana tanah longsor kembali terjadi di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Material longsor berupa kayu, batu, dan tanah liat setinggi 3 meter menutup jalan antar desa yang menghubungkan antara desa Pupus dan Desa Ngebel.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor Putus Jalur Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo Kamis, 17 Februari 2011 13:08 WIB
Bencana tanah longsor kembali terjadi di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Material longsor berupa kayu, batu, dan tanah liat setinggi 3 meter menutup jalan antar desa yang menghubungkan antara desa Pupus dan Desa Ngebel.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor Putus Jalur Wisata Telaga Ngebel di Ponorogo Kamis, 17 Februari 2011 13:08 WIB
Bencana tanah longsor kembali terjadi di lereng Gunung Wilis, Ponorogo, Jawa Timur. Material longsor berupa kayu, batu, dan tanah liat setinggi 3 meter menutup jalan antar desa yang menghubungkan antara desa Pupus dan Desa Ngebel.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Longsor terjadi setelah wilayah Gunung Wilis diguyur hujan lebat selama hampir 4 jam. Sehingga menyebabkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menutup ruas badan jalan.
Akibatnya, warga di dusun Toyomarto, Desa Pupus terisolir. Untuk itu, warga dibantu petugas bergotong royong menggunakan alat seadanya membersihkan material longsor. Diperkirakan memerlukan waktu dua hari untuk membuka kembali jalur ini.
Langganan:
Postingan (Atom)